Kemhan Pastikan Program Lumbung Pangan Sudah Berjalan di Sumut & Kalteng

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Jumat, 22 Jan 2021 19:44 WIB
pendampingan babinsa
Foto: Kemhan
Jakarta -

Program lumbung pangan atau food estate yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dijalankan Kementerian Pertahanan (Kemhan) sudah mulai berjalan di beberapa daerah. Pada Selasa lalu, Kodim 0210/TU melalui para Babinsa memberikan pendampingan kepada para petani yang ada kawasan food estate di Desa Ria Ria, Kecamatan Pollung, Humbahas, Sumatera Utara.

Komandan Kodim 0210/TU, Letkol Czi Roni Agus Widodo menuturkan dalam pendampingan ini Babinsa bersinergi dengan PPL memberikan penyuluhan dan membantu petani dalam kegiatan pertanian. Baik dalam penyiapan lahan, memilih bibit yang baik ataupun kegiatan yang lain, sehingga hasil yang diharapkan nantinya memuaskan.

Roni mengatakan kawasan food estate di wilayahnya saat ini seluas 1.000 hektare dan masih akan dikembangkan lagi, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian sebesar 200 hektare, Badan Litbang Kementerian Pertanian 15 hektare, PT Indofood 310 hektare, PT Champ 250 hektare, PT Calbee Wings 200 hektare, dan 4 perusahan swasta lainnya 25 hektare.

"Di sana, tanaman yang dibudidayakan khusus hortikultura berupa bawang merah, bawang putih serta kentang yang akan dapat langsung dipasarkan ke masyarakat," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (22/1/2021).

Selain Humbahas, Kodim 1011/Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah juga menyatakan kesiapan yang sama dalam mendukung food estate. Kepala Penerangan Kodam XII/ Tpr, Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe mengatakan selain mendukung tugas pemerintah mewujudkan ketahanan pangan, pendampingan kepada para petani ini merupakan salah satu upaya pembinaan teritorial yang dilakukan oleh Kodim, khususnya dalam pembinaan ketahanan wilayah.

"Melalui para Babinsa, Kodim 1011/Klk memberikan pembinaan kepada petani mengenai pertanian yang baik sehingga hasil yang diperoleh bisa mendukung program pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan daerah lumbung pangan baru. Diharapkan melalui pendampingan nantinya para petani mampu secara mandiri mengolah ketahanan pangan," ungkap Aulia.

Sedangkan Dandim 1011/Klk Letkol Inf Ary Bayu Saputro mengatakan untuk di wilayah Kodim 1011/Klk terdapat dua kabupaten yang akan dikembangkan menjadi Food Estate yaitu 20.000 hektare di Kabupaten Kapuas dan 10.000 hektare di Kabupaten Pulang Pisau.

Diungkapkan Ary, seperti dalam pengolahan lahan contohnya, Babinsa memberikan pelatihan kepada para petani cara mengoperasionalkan mesin traktor-traktor jenis TR2 dan traktor TR4. Sebab food estate ini nantinya berbasis pertanian modern, sehingga petani harus menguasai mesin-mesin pertanian.

Sementara itu, perwakilan petani dari Gapoktan Sido Mukti Desa Tahai Jaya, Maliku, Pulang Pisau, Maryoto mengapresiasi peran Babinsa dalam memberikan pengetahuan dan teknik dalam hal pertanian kepada petani. Ia mengatakan Babinsa sangat aktif mulai dari cara pengolahan lahan, penyiapan saprodi dan pada saat panen.

"Kami para petani sangat senang dengan pendampingan yang dilakukan Babinsa dan PPL. Mereka selalu memotivasi petani dan tak segan turun langsung di lokasi. Tentunya ini menambah semangat kami. Kita berharap nantinya hasil pertanian bisa bertambah sehingga kesejahteraan petani juga bisa meningkat," pungkas Maryoto.

Sebagai informasi, Jokowi mencanangkan program lumbung pangan yang dikembangkan sebagai cadangan logistik strategis pertahanan negara. Program itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan ketersediaan suplai pangan, terlebih dalam masa pandemi COVID-19 saat ini.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan pengembangan lumbung pangan di Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah dan akan dilakukan di beberapa daerah lain, patut disambut baik dan diberi dukungan. Terlebih inisiasi pencanangan lumbung pangan oleh presiden berangkat dari perspektif pertahanan.

Hal tersebut ditandai dengan penunjukkan Kementerian Pertahanan sebagai leading sector, yang mana kebijakan umum pertahanan negara ada di tangan presiden dan presiden dapat menetapkan orientasi kebijakan politik pertahanan negara.

"Ada sinyalemen bahwa presiden ingin mengembangkan pertahanan yang kuat berdimensi holistik melalui penguatan pertahanan militer dan non-militer sekaligus," ujar Prabowo saat berpidato di Dies Natalis Fakultas Kehutanan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, pada pertengahan Oktober 2020 silam.

(ncm/ega)