Polda Inteli DPR Tindakan Contempt of Parliament

Jakarta - Tindakan Polda Metro Jaya inteli tim investigasi impor beras yang dibentuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dikecam banyak pihak. Anggota FPKS dan Fraksi Partai Bintang Pelopor Demokrasi (FPBPD) menilai tindakan Polda yang membentuk tim untuk menyelidiki tim investigasi impor beras FPKS dan FPDIP sebagai tindakan penghinaan pada DPR atau contempt of parliament. "Kapolda Metro Jaya perlu mengklarifikasi isi surat perintah tersebut karena jika tidak, dapat memaknai sebagai bentuk campur tangan aparat keamanan terhadap fungsi pengawasan DPR yang bisa dikategorikan sebagai contempt of parliament," kata Wakil Ketua Komsii III Al Muzammil Yusuf yang juga Wakil Ketua FPKS DPR DPR kepada detikcom, Selasa (7/2/2006).FPKS berharap kasus seperti yang terjadi sekarang ini tidak boleh terulang lagi ke depan. "Jangan sampai hal-hal tersebut merusak kerja baik yang telah dicapai kepolisian selama ini," katanya. Pernyataan senada juga disampaikan anggota FPBPD Ali Muchtar Ngabalin. Ia mempertanyakan intervensi aparat kepolisian terhadap tugas-tugas dewan. Bagi politisi yang selalu menggunakan sorban ini, surat perintah yang dikeluarkan Dir Intelkam Polda sebagai bentuk pelecehan terhadap lembaga DPR. "Ada urusan apa polisi. Itu hak politik di dewan. Ini sebuah contempt of parliament. Apa sih maunya pemerintah, " protes Ali Muchtar.Ali Muchtar menyatakan hal-hal seperti ini harus ditentang habis-habisan, karena jika dibiarkan akan membuat perkembangan demokratisasi menjadi terkebiri. "Sekarang baru FPDIP dan FPKS. Besok bisa fraksi lain, bisa juga bukan polisi lagi. Yang begini harus ditentang," katanya.Demikian juga anggota FPAN Alvin Lie. Menurutnya, hal seperti ini merupakan hal serius yang harus ditanggapi. Selain pelecehan terhadap DPR, juga mengancam eksistensi proses demokratisasi. "Hari ini polisi yang dipakai. Besok bisa preman. Ini semakin berbahaya. Ini ada apa dengan impor beras. Ini juga menunjukkan pemerintah menabuh genderang perang dengan PDIP dan PKS," katanya. (jon/)