.webp)
DPR RI menyetujui Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis yang memasuki masa pensiun. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berharap citra polisi makin bagus di mata masyarakat.
"Pertama tentu menyampaikan selamat kepada Pak Sigit telah mulus dan lancar proses fit dan proper test di DPR RI," kata Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini kepada wartawan, Kamis (21/1/2021).
"Kita harapkan nanti semakin profesional, semakin canggih, antisipatif ke depan. Dan tentu kita harapkan citra polisi semakin bagus di masyarakat, semakin baik di mata masyarakat. Kita ikut mendoakan lah mudah-mudahan di bawah Pak Sigit ini akan menjadi lebih baik, sukses," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada beberapa tantangan yang harus dilakukan oleh Komjen Listyo Sigit Prabowo menurut Helmy. Salah satunya meningkatkan kemampuan inteligen Polri dalam mengantisipasi radikalisme dan terorisme.
"Kita semua tahu bahwa selain isu yang terkait dengan keamanan yang bersifat tawuran antar kelompok dan seterusnya yang tidak kalah menjadi tantangan besar soal radikalime, terorisme, bagaimana inteligen Polri meningkatkan kemampuan mengantisipasi berbagai macam kemungkinan-kemungkinan," kata Helmy.
Helmy juga berharap Komjen Listyo Sigit Prabowo fokus ke masalah keamanan dalam negeri. Dia juga mengomentari program Pam Swakarsa yang akan diefektifkan lagi.
"Harapan kita adalah di bawah Pak Sigit ini tentu fokus masalah keamanan dalam negeri, betul-betul bisa melakukan upaya pengawasan yang bersifat melekat artinya kita memahami bahwa dengan model Pam Swakarsa dalam pro-kontranya itu sebetulnya ini kan ingin melibatkan masyarakat juga di dalam ikut bertanggungjawab di dalam penegakan keamanan," tutur Helmy.
Menurut Helmy, Komjen Listyo Sigit harus meyakinkan masyarakat bahwa Pam Swakarsa membangun kesukarelaan. Dia mengatakan polisi dan masyarakat harus bekerja sama dalam penegakan keamanan.
"Memang sejumlah kritik ini berarti sipil akan dipersenjatai atau apa dan seterusnya, Pak Sigit harus membuktikan bahwa Pam Swakarsa yang dimaksud itu adalah membangun kesukarelaan, voluntary dari unsur masyarakat untuk juga menjadi bagian penting dalam menegakkan, menciptakan keamanan di Tanah Air ini, karena sekuat apapun polisi ini kalau masyarakat kalau tidak ada kesadaran bersama-sama untuk bertanggung jawab penegakan keamanan tentu tidak akan berhasil," tuturnya.
Selain itu, Helmy juga berharap program Komjen Listyo Sigit Prabowo terkait Polantas tidak menilang bisa diterapkan dengan baik. Menurutnya program itu bisa menghindari oknum polisi yang melakukan pungli.
"Terkiat dengan tilang, kita harapkan hampir sama dengan beberapa negara yang sudah maju kan. Semua bekerja dengan satu sistem informasi dengan penggunaan teknologi informasi yang modern kita juga sudah mulai menerapkan kamera di beberapa ruas untuk percobaan. Nanti kan kalau orang melanggar sudah tinggal tagihannya ke rumah aja kan, anda melanggar tanggal sekian di jalan ini," kata Helmy.
"Jadi sudah tidak ada lagi ya selama ini kan selalu ada oknum polisi yang memanfaatkan penegakan hukum melalui proses tilang ini kan, adanya pungli dan seterusnya. Jadi dengan seperti ini saya kita niat Pak Sigit baik untuk menghapuskan peluang melakukan pungli dengan cara kan kita sekarang hampir semua masyarakat kita kulturnya sudah terbangun kultur gadget, jadi pada dasarnya kita sudah siap kita ini," lanjutnya.
DPR RI telah menyetujui Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna DPR.
Persetujuan Komjen Sigit menjadi Kapolri diawali dengan pembacaan hasil fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi III DPR. Berdasarkan hasil fit and proper test, Komisi III menyetujui Komjen Sigit menjadi Kapolri.
"Komisi III menyadari dan menyadari bahwa kecakapan, integritas dan kompetensi calon Kapolri merupakan persyaratan mutlak untuk menjadi Kapolri. Atas dasar itu Komisi III DPR RI menyetujui untuk mengangkat calon Kapolri yang diusulkan Presiden RI," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dalam rapat.
Setelah itu, Ketua DPR yang juga menjadi Pimpinan Sidang, Puan Maharani mengambil alih rapat paripurna. Dia menanyakan kepada seluruh anggota DPR yang hadir, apakah fit and proper test yang dilakukan Komisi III dapat disetujui.
"Apakah laporan Komisi III DPR RI atas uji kelayakan terhadap calon Kapolri tersebut dapat disetujui?" kata Puan.
"Setuju," ujar anggota dewan.
