RI 'Singkirkan' Perundingan, Klaim Sepihak Batas Wilayah

Jakarta - Meski di beberapa wilayah, batas negara Indonesia masih dalam proses perundingan dengan sejumlah negara tetangga, Indonesia tetap mengklaim wilayahnya secara sepihak lewat RUU Batas Wilayah yang kini sedang digodok Depdagri."Ada 92 pulau terluar, itu tetap pulau kita, tidak apa-apa klaim. Karena kalau kita tidak mengklaim secara UU, nanti dasarnya apa?" tegas Sekjen Depdagri Progo Nurdjaman di Gedung Depdagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (7/2/2006).Klaim batas wilayah ini, imbuh Progo, merupakan satu hal yang harus segera diantisipasi agar keutuhan NKRI tetap terjaga."Kita klaim saja dengan satu UU. Ini lho wilayah kita dengan 17.540 pulau, baik yang bernama atau tidak bernama," tegas Progo.Hingga kini, lanjut Progo, Depdagri masih berkoordinasi dengan departemen terkait dan akan melaporkannya kepada Presiden SBY.Progo menjelaskan, RI memang masih memiliki masalah perbatasan dengan sejumlah negara tetangga. Namun ia yakin Indonesia tetap mempunyai acuan koordinat batas tapal Indonesia."Kita punya tetangga 10 negara, 7 berbatasan dengan laut, dan 3 dengan darat. Kita juga masih punya 10 patok batas yang akan ditetapkan dengan berunding oleh Malaysia," katanya.Hingga kini masih ada satu titik patok batas wilayah yang belum ada kesepakatan dengan Malaysia, yaitu di Tanjung Datuk, Kalimantan Barat.Meski terjadi perubahan wilayah oleh kondisi alam yang berubah, hal itu tidak perlu dikhawatirkan karena titik koordinat sudah ditetapkan oleh pemerintah.Progo juga menjelaskan, hasil pertemuan general boarding committee antara RI dan Malaysia yang dilakukan setiap tahun. Hasilnya, pemberian izin bagi warga kedua negara yang ada di sekitar perbatasan bisa saling memasuki dengan tidak menggunakan paspor."Tapi menggunakan pas lintas batas yang sifatnya hanya berupa kunjungan keluarga atau pun ke pasar. Paling lama kunjungan 14 hari," katanya. (umi/)