Jaksa Sebut Jumhur Hidayat Tak Tahu Isi UU Ciptaker yang Diunggahnya

Isal Mawardi - detikNews
Kamis, 21 Jan 2021 14:51 WIB
Sidang dakwaan petinggi KAMI, Jumhur Hidayat di PN Jaksel
Foto Suasana Sidang Dakwaan Jumhur Hidayat: Isal Mawardi/detikcom
Jakarta -

Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat disebut jaksa sengaja menyebarkan berita bohong terkait omnibus law undang-undang cipta kerja (Ciptaker) lewat media sosialnya. Namun, Jumhur Hidayat disebut jaksa tidak mengetahui pasti apa isi dari UU Ciptaker.

"Bahwa maksud terdakwa memposting kalimat-kalimat tersebut adalah agar orang lain dapat melihat postingan tersebut. Namun terdakwa tidak mengetahui secara pasti isi dari undang-undang Cipta kerja," ujar jaksa penuntut umum, Eko Hening Wardono membacakan dakwaan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta, Kamis (21/1/2021).

Berita yang disampaikan Jumhur Hidayat tidak sama dengan isi UU Ciptaker yang dijelaskan pemerintah. Eko mengatakan UU Ciptaker itu tidak hanya membuka peluang usaha bagi investor asing, tapi juga investor dalam negeri.

"Undang-undang cipta kerja menekankan pada prinsip keseimbangan untuk terbukanya peluang usaha bagi pengusaha dan perlindungan bagi pekerja atau buruh," jelas Eko.

Dalam dakwaannya, Eko mencantumkan klarifikasi Presiden Joko Widodo terkait UU Ciptaker di dalam sebuah tautan berita salah satu media dengan judul 'Jokowi Tegaskan UU Cipta Kerja Sediakan Lapangan Kerja Baru'. Eko menyebut postingan Jumhur Hidayat memicu demo rusuh di Jakarta pada Oktober silam.

"Bahwa akibat perbuatan terdakwa menerbitkan keonaran di masyarakat salah satunya muncul berbagai pro kontra mengenai ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan muncul kontra terhadap undang-undang cipta kerja tersebut sehingga muncul protes dari masyarakat melalui demo. Salah satunya demo yang terjadi pada tanggal 8 Oktober 2020 di Jakarta yang berakhir dengan kerusuhan," tutur Eko.

Diketahui, gelombang protes terkait omnibus law UU Ciptaker terjadi di seluruh Indonesia. Puncaknya pada tanggal 8 Oktober 2020 di Jakarta. Sejumlah fasilitas publik dan gedung dirusak massa.

Tonton video 'JPU Sebut Hoax Jumhur Picu Demo di DKI yang Berakhir Ricuh':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya perjalanan kasus Jumhur >>>

Selanjutnya
Halaman
1 2