Kisruh Logo Mal GI 'Tugu Selamat Datang', Ini 10 Poin Sikap Kemenkum

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 20 Jan 2021 16:50 WIB
Patung Selamat Datang
Tugu Selamat Datang (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Ahli waris Henk Ngantung memenangi gugatan melawan Grand Indonesia (GI) soal penggunaan logo mal GI 'Tugu Selamat Datang'. Grand Indonesia dihukum Rp 1 miliar kepada ahli waris Henk Ngantung.

Di sengketa itu, Kementerian Hukum dan HAM berdiri selaku turut tergugat. Sebab, Kemenkumham adalah otoritas pemerintah yang memberikan stempel hak cipta di kasus itu. Berikut jawaban Kemenkum HAM sebagaimana dikutip dari putusan PN Jakpus, Rabu (20/1/2021):

1. Sketsa dan patung merupakan objek pelindungan Hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Kronologis proses lahirnya Hak cipta "Sketsa Tugu Selamat Datang" diketahui ide pembuatan ciptaan tersebut berasal dari Presiden Sukarno yang memerintahkan Henk Ngantung (pada saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 1960- 1964) dalam rangka menyambut Asian Games 1962. Dengan demikian, berdasarkan fakta di atas Sdr. Henk Ngantung pada saat menciptakan 'Sketsa Tugu Selamat Datang' dimaksud dalam konteks hubungan dinas berdasarkan perintah Presiden Sukarno.

3. Pasal 35 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa:
a. Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah;
b.Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti;
c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah, menurut Turut Tergugat karena tidak ada perjanjian yang mengatur sebaliknya, maka Pencipta/Pemegang Hak Cipta atas ciptaan "Sketsa Tugu Selamat Datang" tersebut adalah instansi pemerintah yang dalam hal ini direpresentasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4. Berdasarkan Pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian terkait dengan dalil-dalil Penggugat pada angka 13 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak dapat berlaku surut adalah keliru, karena UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak menganut asas non-reaktif yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas non-reaktif hanya dapat diterapkan untuk hukum pidana dan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

5. Sketsa Tugu Selamat Datang yang dibuat pada tahun 1962 dapat diberlakukan sebagai Ciptaan yang dimuat dalam hubungan kerja/dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga sketsa Tugu Selamat Datang tersebut mutlak milik negara/pemerintah.

6. Berdasarkan database yang Turut Tergugat miliki, benar telah tercatat pencatatan Ciptaan dengan judul "Seni Gambaran Sketsa Tugu Selamat Datang" daftar nomor : 46190 atas nama Almarhum Sdr. Henk Ngantung. Pencatatan tersebut berdasarkan adanya surat permohonan resmi dan mengingat secara formalitas dan prosedur pencatatan pengalihan hak cipta sudah terpenuhi maka Turut Tergugat sesuai dengan kedudukan dan fungsinya sebagai pelayanan publik mempunyai kewajiban untuk segera memproses dan mencatatkan pengalihan hak dimaksud.

7. Terkait dengan substansi kebenaran dari isi dokumen tersebut bukan menjadi kewenangan Turut Tergugat dan tidak ada kewajiban secara hukum bagi Turut Tergugat untuk memastikan substansinya mengingat hal tersebut merupakan tanggungjawab bagi para pihak yang membuatnya

8. Instansi Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disebut sebagai Turut Tergugat) selalu beranggapan bahwa siapapun Pemohon yang mengajukan Permohonan pencatatan Hak Cipta selalu beritikad baik yang dibuktikan dengan mengajukan Permohonan beserta kelengkapan persyaratan-persyaratan yang diminta dan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku.

9. Perlindungan Hak Cipta lahir secara otomatis setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata sesuai dengan ketentuan perundang- undangan, oleh karena itu keberadaan surat pencatatan Hak Cipta "Seni Gambaran Sketsa Tugu Selamat Datang" daftar nomor : 46190 atas nama Henk Ngantung tersebut merupakan suatu anggapan hukum akan kepemilikan ciptaan sepanjang tidak ada pihak yang bisa membuktikan sebaliknya. Dengan demikian apabila ada pihak yang bisa membuktikan lain yaitu bahwa hak cipta "Seni Gambaran Sketsa Tugu Selamat Datang" merupakan Ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas, maka hak cipta "Seni Gambaran Sketsa Tugu Selamat Datang " daftar nomor 46190 dimaksud dimungkinkan untuk dapat diajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

10. Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga agar dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Pihak Grand Indonesia juga sudah menjawab degan tegas dan menolak gugatan itu. Namun argumen Grand Indonesia sia-sia. PN Jakpus menilai Grand Indonesia memakai logo 'Tugu Selamat Datang' tanpa izin sehingga dikenai denda Rp 1 miliar.

"Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat atas penggunaan Logo Grand Indonesia sebesar Rp 1 miliar," kata majelis hakim Agung Suhendro dengan anggota Dulhusin dan Robert.

Atas putusan di atas, detikcom sudah meminta tanggapan kepada Corporate Communications Manager Grand Indonesia, Dinia Widodo. Namun pihaknya masih sibuk dengan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga belum bisa memberikan tanggapan.

"Mungkin minggu depan saya baru bisa kabarin," kata Dinia saat dimintai konfirmasi terpisah.

(asp/jbr)