DPR Diminta Ambil Sikap Atas Penyelidikan Polri ke FPKS & FPDIP

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara kelembagaan diminta mengambil sikap atas beredarnya surat perintah penyelidikan Polri terhadap dua fraksi, yakni FPDIPdan FPKS terkait impor beras.Permintaan agar dewan mengambil sikap ini disampaikan oleh Wakil Ketua FPAN Alvin Lie melalui interupsi dalam rapat paripuna DPR, di gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (7/2/2006).Politisi FPAN ini mengaku prihatin karena apa yang terjadi di gedung DPR merupakan proses politik yang konstitusional. "Saya sampaikan keprihatinan, karena setelah terjadi pemukulan terhadap Ade Nasution, ada satu lagi tindakan hukum terhadap lembaga DPR ini yang saya nilai melanggar UU dan mengingkari demokrasi, yakni surat Dir Intelkam Polda yang isinya menugaskan kepada anggotanya untuk melakukan penyelidikan terhadap rencana FPKS dan FPDIP tentang impor beras," kata Alvin.Atas beredarnya surat perintah penyelidikan terhadap FPKS dan FPDIP ini, Alvin meminta dewan mengambil sikap dan mempertanyakan masalah ini kepada Kapolri Jenderal Pol Sutanto. "Mumpung ada Menkum dan HAM, saya minta tanggapannya," kata Alvin sambil menengok ke arah Hamid Awaludin.Mendapat interupsi tersebut, Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno menyatakan agar surat tersebut diberikan kepada kami untuk menjadi bahan pertimbangan dalam rapat pimpinan DPR. (jon/)