KPK Cecar Gubernur Bengkulu-Bupati Kaur soal Rekomendasi Usaha Benur

Farih Maulana Sidik, Hery Supandi - detikNews
Selasa, 19 Jan 2021 09:36 WIB
Jakarta -

KPK memeriksa Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Bupati Kaur, Bengkulu, Gusril Pausi terkait kasus suap ekspor benih lobster atau benur. Terhadap keduanya, KPK mendalami perihal rekomendasi usaha lobster di Provinsi Bengkulu.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan keduanya diperiksa untuk tersangka mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. Ali menyebut rekomendasi izin usaha benur itu diajukan oleh tersangka Suharjito.

"Gusril Pausi dikonfirmasi terkait rekomendasi usaha lobster dan surat keterangan asal benih benur lobster di Kabupaten Kaur, Bengkulu, yang diperuntukkan untuk PT DPP yang diajukan oleh tersangka SJT (Suharjito)," kata Ali kepada wartawan, Selasa (19/1/2021).

"Rohidin Mersyah dikonfirmasi terkait rekomendasi usaha lobster di Provinsi Bengkulu untuk PT DPP yang diajukan oleh tersangka SJT," tambah Ali.

Selain keduanya, KPK memeriksa Kepala Kantor Bea-Cukai Soekarno-Hatta, Finari Manan. Finari didalami terkait penyidikan 14 perusahaan diduga terlibat dalam perkara suap ini.

"Didalami pengetahuannya terkait dengan kegiatan penyidikan oleh tim penyidik Bea-Cukai Soetta bagi 14 perusahaan yang diduga terlibat penyelundupan benih benur lobster pada kurun waktu 15 September 2020," ujar Ali.

Sedangkan satu saksi yang juga turut diperiksa adalah Yunus, karyawan swasta. KPK mendalami keterangan Yunus terkait dengan pengurusan impor ikan salem oleh PT DPP.

Sementara, kuasa hukum Rohidin Mersyah, Jacky Haryanto mengatakan materi yang disampaikan kliennya kepada tim penyidik, yakni soal kewenangan perizinan provinsi Bengkulu. Sebab, tambak milik PT. DPPP berlokasi di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

"Rohidin diminta keterangan terkait beberapa kegiatan PT. DPPP yang dihadirinya, saat panen perdana tambak udang vaname dan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Iman di Desa Way Hawang Kabupaten Kaur dari CSR PT. DPPP," ungkap Jacky.

Seperti diketahui, KPK kembali memanggil Rohidin Mersyah dan Gusril Pausi terkait kasus suap ekspor benih lobster. Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Edhy Prabowo.

Dalam pemanggilan pertama, kedua pejabat itu tidak memenuhi panggilan KPK. Gusril dipanggil pada Senin (11/1), sedangkan Gubernur Bengkulu Rohidin dipanggil pada Selasa (12/1).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan tujuh tersangka, termasuk Edhy Prabowo. Selain Edhy, ada enam orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka.

Berikut ini daftar ketujuh tersangka:

Sebagai penerima:
1. Edhy Prabowo (EP), eks Menteri KKP;
2. Safri (SAF), eks Stafsus Menteri KKP;
3. Andreau Pribadi Misanta (APM), eks Stafsus Menteri KKP;
4. Siswadi (SWD), Pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK);
5. Ainul Faqih (AF), Staf istri Edhy Prabowo; dan
6. Amiril Mukminin (AM)

Sebagai pemberi:
7. Suharjito (SJT), Direktur PT DPP

Secara singkat, PT DPP merupakan calon eksportir benur yang diduga memberikan uang kepada Edhy Prabowo melalui sejumlah pihak, termasuk dua stafsusnya. Dalam urusan ekspor benur ini, Edhy diduga mengatur agar semua eksportir melewati PT ACK sebagai forwarder dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.

KPK menduga suap untuk Edhy Prabowo ditampung dalam rekening anak buahnya. Salah satu penggunaan uang suap yang diungkap KPK adalah ketika Edhy Prabowo berbelanja barang mewah di Amerika Serikat (AS), seperti jam tangan Rolex, tas LV, dan baju Old Navy.

(fas/ibh)