.webp)
Komjen Listyo Sigit Prabowo Rabu (20/1) mendatang akan menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di DPR setelah diajukan menjadi calon tunggal Kapolri oleh Presiden Jokowi. Presidium Alumni 212 mengatakan, siapapun Kapolri-nya, dia harus bisa menuntaskan kasus pelanggaran HAM.
Ketua Presidium Alumni 212 Aminuddin menaruh harapan bagi Kapolri yang baru agar bisa secapatnya menuntaskan rekomendasi dan temuan Komnas HAM terhadap kasus tewasnya enam laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 Karawang, Jawa Barat.
"Kita sejak awal mengharapkan mau siapapun Kapolrinya, bagi Presidium Alumni 212 adalah yang bisa menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang sudah direkomendasikan oleh Komnas HAM," kata Aminuddin dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (18/1/2021)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aminuddin berharap Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis bisa membuka seterang-terangnya kasus KM 50 tersebut tanpa ditutup-tutupi. Amin meminta agar dalam peristiwa tewasnya enam orang ini tidak melihat latar belakang para korban.
"Tewasnya enam laskar FPI ini jangan dilihat dia FPI-nya, tapi dia adalah warga bangsa yang harus dilindungi. Konstitusi kita mengatakan itu, apapun agamanya apapun aliranya poltiknya dan sebagainya itu harus kita usut secara tuntas. Karena ini anak bangsa, yang punya masa depan," ujar Amin.
Kapolri yang baru, lanjut Aminuddin, harus bisa meresapi dasar filosofi Polri yang menjadi pengayom dan pelindung masyarakat tanpa terkecuali.
"Jadi ketikan ditanya (harapan) kepada Kapolri baru itu jelas, Presidium Alumni 212 ini adalah membela terhadap orang-orang yang teraniaya hak-haknya secara pribadi, sebagai manusia sebagai warga bangsa, makanya sejak awal kita turun ke Komnas HAM itu bagaimana membela ulama dan aktivis yang dikriminalisasi," pungkas Aminuddin.
(hri/fjp)
