.webp)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan akan mengkaji lebih lanjut mengenai penyebab banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel). Menurut BNPB, perlu ada kajian komprehensif yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait penyebab utama banjir itu.
"Untuk banjir tentunya masih perlu ada kajian lebih lanjut. Yang jelas pengelolaan daerah aliran sungai kita harus bicara dari hulu ke hilir ya," Kapusdatinkom BNPB Raditya Jati dalam konferensi pers di BNPB, Sabtu (16/1/2021).
"Jadi ini perlu ada kajian yang cukup komprehensif bukan hanya dari BNPB, tentunya akan melibatkan dari Kementerian Lingkungan Hidup," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Raditya menjelaskan perlu ada kajian mengenai penataan wilayah sungai hingga penataan tata ruang di wilayah sekitar. Menurutnya, komponen tersebut juga dapat mempengaruhi potensi risiko banjir di Kalsel.
"Kemudian yang jelas terkait dengan PU terkait dengan pengelolaan wilayah sungai dan terkait dengan penataan ruang. Jadi saya rasa tiga komponen ini yang penting dalam pengelolaan sungai dan sekaligus sejauh mana memang potensi risiko banjir ini dapat terjadi di wilayah Kalimantan ini," ungkapnya.
Selain itu, Raditya mengatakan curah hujan di Kalsel cukup tinggi. Menurut Raditya, selama fenomena La Nina masih terjadi, dapat memperbesar potensi terjadinya hujan yang menyebabkan banjir, banjir bandang, hingga tanah longsor.
"Memang ada curah hujan yang cukup tinggi. Selama masih ada fenomena La Nina dan diperkirakan akan terjadi banjir atau kemudian akan terjadi intensitas yang cukup tinggi, maka kemudian bisa berdampak pada banjir, banjir bandang, maupun tanah longsor," ujarnya.
Lebih lanjut Raditya mengimbau masyarakat mewaspadai potensi terjadinya hujan deras dan banjir lanjutan. Ia meminta masyarakat terus memantau informasi perkiraan cuaca melalui laman resmi seperti pemda setempat dan BMKG.
"Untuk itu, kami mengimbau untuk seluruh masyarakat mewaspadai mengenali risikonya, daerah mana mereka bertempat tinggal, kira-kira dampaknya apa saja. Ikuti terus informasi yang disampaikan BMKG terkait perkiraan cuaca yang setiap hari disampaikan per tiga hari dan seminggu. Artinya, pemda juga telah mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan ini kepada masyarakat," tegasnya.
Pemerintah menetapkan status tanggap darurat atas kejadian gempa bumi di Sulbar. Simak di halaman selanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, gempa bumi dengan magnitudo (M) 6,2 di Sulawesi Barat membuat puluhan orang meninggal dunia dan ratusan orang luka-luka. Pemerintah juga sudah menetapkan status tanggap darurat atas gempa Sulbar.
"Saat ini pagi telah ditetapkan status tanggap darurat di tingkat provinsi," kata Kapusdatinkom BNPB Raditya Jati dalam konferensi pers di BNPB, Sabtu (16/1/2021).
Hingga saat ini, tercatat ada 46 orang meninggal dunia akibat gempa Sulbar. Rinciannya, 9 orang meninggal di Kabupaten Majene dan 37 orang meninggal di Kabupaten Mamuju.
"Selain itu, ada 826 orang luka-luka," ujar Raditya.
Kepala BNPB Doni Monardo sudah menyerahkan bantuan senilai Rp 4 miliar. Dengan rincian Rp 2 miliar untuk provinsi, dan masing-masing Rp 1 miliar untuk Kabupaten Majene dan Mamuju.
