RUU BPIP Masuk Prolegnas 2021, BPIP: Penting untuk Perkuat Eksistensi

Ibnu Hariyanto - detikNews
Sabtu, 16 Jan 2021 05:58 WIB
Romo Benny Susetyo CNN IndonesiaSafir Makki
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo (Foto: Pool )
Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. BPIP mengatakan jika RUU itu disahkan maka bisa semakin memperkuat eksistensi BPIP.

"Yang penting itu kan akan memperkuat eksistensi BPIP, sehingga BPIP memiliki kewenangan dalam hal mensosialisasikan dan mensinergikan, sebab selama ini hanya (peraturan) Presiden dengan UU ini akan lebih kuat BPIP ini, siapapun Presiden BPIP tetap ada," kata Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo saat dihubungi, Jumat (15/1/2021).

Untuk itu, ia mengatakan saat bersyukur RUU BPIP masuk dalam prolegnas 2021. Sebab, ia mengatakan RUU itu sangat dibutuhkan agar BPIP memiliki regulasi yang lebih kuat.

"Sangat dibutuhan untuk eksistensi BPIP supaya siapapun nanti presidennya tetap ada. Dengan regulasi itu memperkuat posisi peranan BPIP. Sehingga bpip menjadi lembaga-lembaga seperti setara dengan palang merah, wong itu aja ada UU, kemudian Pramuka, Komisi HAM dan UU, masak untuk ideologi Pancasila nggak ada sih," ujarnya.

"Kami berharap bisa disahkan, kami berterima kasih pada anggota Baleg, ini kan usulan pemerintah usulan pemerintahkan yang sesuai dengan usulan publik," imbuhnya.

Sebelumnya, Baleg DPR telah mengesahkan 33 RUU masuk ke Prolegnas 2021, pada rapat bersama Menkumham Yasonna Laoly pada Kamis (14/1) malam.

Terjadi perubahan dari RUU yang diusulkan sebelumnya. Ada 4 RUU dikeluarkan dari usulan awal, di antaranya RUU jabatan hakim, RUU Bank Indonesia, RUU HIP, RUU Ketahanan Keluarga. Tapi ada satu RUU yang masuk yakni RUU BPIP.

Keluarnya RUU HIP dan masuknya RUU BPIP menimbulkan perdebatan di antara anggota dewan hingga memberikan catatan. Namun, Supratman menyebut ada mekanisme pembahasan lanjutan, maka kemudian diambil keputusan Prolegnas Prioritas 2021 dibawa ke paripurna ke DPR. (ibh/imk)