Tak Ada Lagi Ekasila dan Trisila di RUU BPIP yang Kini Masuk Prolegnas

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Jumat, 15 Jan 2021 14:27 WIB
Baleg DPR-Menkum HAM rapat prolegnas prioritas 2021 (Rolando Fransiscus Sihombing/detikcom).
Baleg DPR-Menkum HAM rapat Prolegnas Prioritas 2021. (Rolando Fransiscus Sihombing/detikcom)
Jakarta -

Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) kini digantikan oleh RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). RUU BPIP kini sudah masuk Prolegnas dan tak lagi memuat soal trisila dan ekasila.

Muatan RUU BPIP lebih didominasi tentang landasan kerja BPIP yang terdiri atas Dewan Pengarah dan Pelaksana. Dewan Pengarah BPIP ini diketuai oleh Megawati Sukarnoputri.

Hal ini berbeda dengan RUU HIP yang sempat menjadi polemik saat diusulkan DPR. Pasalnya, dalam draf RUU HIP yang beredar pada bulan Juni 2020, ada muatan soal trisila dan ekasila pada Pasal 7.

Di RUU HIP, dalam draf per 15 Juni 2020, Pasal 7 menjelaskan mengenai ciri pokok Pancasila. Berikut ini bunyinya:

Pasal 7 RUU HIP (15 Juni 2020)
(1) Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.
(2) Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.
(3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.

Untuk diketahui bahwa istilah trisila dan ekasila merupakan istilah yang dulu pernah dikemukakan oleh Sukarno. Sukarno mengemukakan soal trisila dan ekasila di depan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (BPUPKI) pada 1 Juni 1945. Transkrip pidato itu bisa diunduh di situs Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Kini, muatan terkait ekasila dan trisila itu hilang dalam draf RUU BPIP yang diterima detikcom, Jumat (15/1/2021). Bahkan, dalam Pasal 1 ayat 1 UU BPIP, ditegaskan bahwa Pancasila adalah dasar dan ideologi negara. Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 1 RUU BPIP
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pancasila adalah Dasar dan Ideologi Negara yang rumusan sila-silanya tercantum di dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, yang terdiri dari lima sila dan merupakan satu kesatuan sila yang tidak terpisahkan, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 7 RUU BPIP memuat soal tugas BPIP dalam membantu Presiden. Berikut ini tugasnya:

Selanjutnya
Halaman
1 2