Anak Rhoma Irama Mangkir Panggilan KPK Jadi Saksi Kasus Korupsi di Banjar

Farih Maulana Sidik - detikNews
Jumat, 15 Jan 2021 10:42 WIB
Penampakan Gedung Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
Dokumentasi gedung Merah-Putih KPK (Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta -

KPK sempat memanggil anak Rhoma Irama, Romy Syahrial, terkait dugaan kasus korupsi proyek pekerjaan infrastruktur Dinas PUPR Kota Banjar. Namun Romy mangkir dari panggilan tersebut.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pemanggilan terhadap Romy dilakukan pada Selasa (12/1/2021) lalu. Dia hendak diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di Kota Banjar. Namun Ali belum merinci apa peran atau kesaksian Romy dalam perkara yang diusut tersebut.

"Saksi Romy Syahrial (Swasta) tidak hadir dan tanpa keterangan, dan sebelumnya tim penyidik KPK telah melakukan pemanggilan patut sebanyak 2 kali," kata Ali kepada wartawan, Jumat (15/1).

"KPK mengingatkan yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan dan kewajiban hukum tersebut karena ada sanksi hukum apabila dengan sengaja tidak hadir tanpa alasan yang sah," tambah Ali.

KPK juga memeriksa Irma Yuliawati yang berstatus PNS Kota Banjar. Terhadap Irma, KPK mendalami terkait dugaan adanya aliran dana dalam kasus ini.

Selain Irma, KPK memeriksa pensiunan PNS Kota Banjar, yakni Oman Sutarman dan mantan Sekdis PU Kota Banjar, Sri Sobariah. Namun Sri Sobariah tak hadir dan akan dilakukan penjadwalan ulang.

"Oman Sutarman digali pengetahuannya terkait dengan tupoksi saksi saat menjabat dan juga adanya penerimaan sejumlah uang dalam bentuk gratifikasi pada proyek di Dinas PUPR Kota Banjar kepada pihak yang terkait perkara ini," katanya.

Sedangkan pada Kamis (14/1) kemarin, KPK memanggil dua saksi lainnya. Saksi tersebut ialah mantan Sekdis PU Kota Banjar Iwan Supriadi dan pengurus CV Pariwisata Budi Firmansyah. Tapi saksi Iwan juga tak hadir dalam pemanggilan itu.

"Budi Firmansyah didalami pengetahuannya mengenai dugaan gratifikasi dan aliran sejumlah dana kepada pihak keluarga yang terkait dengan perkara ini," ucap Ali.

Dalam kasus ini, KPK sebelumnya telah menggeledah sejumlah lokasi, dari Pendopo Wali Kota Banjar, kantor, hingga rumah Kepala Dinas PUPR Kota Banjar. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah uang hingga dokumen yang diduga terkait dengan kasus yang tengah disidik oleh KPK itu.

Meski demikian, KPK belum mengumumkan ataupun menetapkan tersangka dalam kasus tersebut karena adanya kebijakan baru dari pimpinan saat ini. Penetapan tersangka bakal dilakukan bersamaan dengan penangkapan dan penahanan.

Simak juga video 'Kinerja KPK Tahun 2020: 111 Penyelidikan, 91 Penyidikan, Tangkap 3 DPO:

[Gambas:Video 20detik]



(fas/dhn)