Round-Up

Kelakuan Terlalu Eks Wakil Rakyat saat Mobil Dinas Enggan Dikembalikan

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 15 Jan 2021 07:33 WIB
Bupati Wajo Amran Mahmud melaporkan ke polisi mantan Ketua DPRD Wajo periode 2009 Andi Asriadi (Hermawan/detikcom).
Foto: Bupati Wajo Amran Mahmud melaporkan ke polisi mantan Ketua DPRD Wajo periode 2009 Andi Asriadi (Hermawan/detikcom).
Wajo -

Ada-ada saja kelakuan mantan Ketua DPRD Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Asriadi. Andi enggan mengembalikan mobil dinas yang dipakainya saat masih menjabat sebagai Ketua DPRD Wajo.

Kasus mobil dinas ini terungkap dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuannya, aset negara berupa satu unit mobil jenis Toyota Fortuner fisiknya tidak ada.

Usut punya usut, ternyata mobil dinas tersebut berada di tangan Andi. Upaya meminta dari pihak Pemkab Wajo tentu prosedur yang harus dijalankan. Namun, Andi justru enggan mengembalikan.

Andi adalah Ketua DPRD Wajo periode 2009-2014. Dia merupakan politisi dari Partai Perindo.

Andi kemudian dilaporkan oleh Pemkab Wajo, yang langsung dilakukan oleh Bupati Wajo, Amran Mahmud ke Polda Sulsel, Rabu (13/1/2021), pukul 09.30 Wita,

"Laporannya hari ini," kata Amran, Rabu (13/1).

Pemkab Wajo pun telah melakukan serangkaian proses sebelum akhirnya melaporkan Andi. Upaya persuasif sudah dilakukan, bahkan sampai ditemui.

"Sudah kami lakukan secara persuasif dan humanis kepada beliau tapi tak ada respons. Disurati secara humanis. Ada bagian aset kami juga yang menemui beliau," tutur Amran kepada detikcom.

Memang terlalu kelakuan Andi Asriadi. Dia malah tidak mau mengembalikan mobil dinas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lalu menganalisis kasus ini. Hasilnya, KPK memerintahkan Pemkab Wajo menempuh jalur hukum.

Apa boleh buat, Pemkab Wajo akhirnya mempolisikan Andi.

"Saya sebagai ketua tindak lanjut, saya yang ditekan sama BPK. BPK melapor ke KPK lalu KPK yang intervensi Pemda Kabupaten Wajo. Penertiban aset memang ada di wakil bupati, sehingga mau tidak mau harus laporkan," ujar Amran.

"KPK menyarankan seperti itu. Apa yang kami lakukan adalah perintah KPK," sambung Amran.

Lalu, bagaimana tindak lanjut laporan terhadap Andi di polisi? Simak di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2