Langgar Prokes, 18 Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Bekasi Disegel

Isal Mawardi - detikNews
Kamis, 14 Jan 2021 20:32 WIB
Sejumlah petugas gabungan menyegel kafe di kawasan Jalan Inspeksi Cakung, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (21/12). Puluhan cafe ilegal di Jalan Inspeksi kali Cakung Drain dan Kali Gendong, Kelurahan Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara disegel.
Foto: Ilustrasi razia prokes (Pradita Utama)
Bekasi -

Sebanyak 18 tempat hiburan malam (THM) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, disegel. Penyegelan dilakukan lantaran 18 tempat hiburan malam tersebut melanggar protokol kesehatan (prokes), serta aturan pemberlakuan pembatasan kebiasaan masyarakat (PPKM).

"(Tempat hiburan malam yang disegel) menimbulkan kerumunan, melewati batas waktu PPKM dan tidak mengindahkan protokol kesehatan COVID," ujar Plt Kasatpol PP Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong, saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (14/1/2021).

Penyegelan itu dilakukan pada Rabu (13/1) malam. Rahmat memastikan tidak ada pengelola tempat hiburan malam yang diamankan.

Lebih jauh, Rahmat menambahkan penyegelan dilakukan hingga masa PPKM berakhir, yakni pada 25 Januari 2021. Meski begitu, di antara 18 tempat hiburan malam yang disegel, ada pula yang ditutup permanen.

"Pak Bupati (Eka Supria Atmaja) setelah mengecek ke lokasi, memang sudah harus layak ditutup permanen, karena tempat hiburan malam tersebut benar-benar tanpa ventilasi yang layak, dengan tempat duduk yang tidak layak juga," sebut Rahmat. Namun, Rahmat tidak menyebut berapa THM yang ditutup permanen.

Seperti diketahui, PPKM mulai diterapkan di 20 daerah di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bekasi, pada 11 Januari 2021. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta 20 daerah di Jabar yang menerapkan PPKM mendirikan posko.

"Seperti yang diketahui PPKM atau kata lainnya adalah PSBB proporsional di 20 daerah di Jabar sudah dimulai hari ini, kami sudah memberi arahan agar dibangun posko baik yang terlihat ataupun yang sifatnya internal," ujar Kang Emil sapaannya di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (11/1/2021).

Dalam kesempatan itu, Emil juga meminta agar masyarakat mentaati segala peraturan yang ada selama 14 hari PPKM. Bila selama 14 hari ditemukan kasus bertambah, ia menyebut kemungkinan PPKM diperpanjang.

"Saya memberikan pesan agar semua taat selama 14 hari supaya setelah 14 hari kita bisa kembali lebih longgar tapi kalau 14 hari tidak disiplin maka bukan tidak mungkin PPKM ini ditambah," kata dia.

(isa/zak)