.webp)
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melantik TB Haeru Rahayu menjadi Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL). TB Haeru sebelumnya menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen PRL karena menggantikan Aryo Hanggono, yang meninggal dunia.
Pelantikan dilakukan di Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (14/1/2021). Dalam sambutannya, Trenggono berpesan kepada TB Haeru untuk menjaga kelestarian laut.
"Saya ucapkan selamat, semoga Saudara Dirjen dapat mengemban amanah, tugas, dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya sehingga akan mendapatkan kemajuan ke arah yang lebih baik dari kondisi dan prestasi yang telah dicapai selama ini," ujar Menteri Trenggono dalam keterangan tertulis, Kamis (14/1/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Trenggono mengatakan jabatan Dirjen PRL memiliki peran strategis di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Khususnya, dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, serta pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Dia pun berharap TB Haeru serius mengawal kelestarian ekosistem laut dan kawasan pesisir, aktif dalam penegakan regulasi terhadap limbah industri, hingga aktif mengelola mangrove termasuk mengimbau masyarakat untuk turut serta menanam dan menjaga kawasan mangrove. Menurutnya, dalam menjaga kelestarian lingkungan, PRL dapat mengadopsi pola yang dipakai masyarakat (local wisdom).
"Sejalan dengan itu saya minta saudara segera melakukan tugas-tugas secara cepat dan cermat, khususnya soal kesejahteraan petambak garam, hingga menyusun briefnote untuk pengambilan kebijakan tentang barang muatan kapal tenggelam (BMKT), kawasan konservasi yang dikelola KKP, mangrove, penataan ruang laut dan zonasinya, dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (Pugar)," tegasnya.
Selain itu, Trenggono meminta Dirjen PRL berinovasi dalam menggenjot pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang tidak sebatas berbasis proses izin, melainkan lewat persentase keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam yang diolah setiap tahunnya.
Lebih lanjut, Trenggono mengajak seluruh pegawai KKP, termasuk para pejabat, untuk profesional dan berintegritas. Dia juga mengajak seluruh pegawai KKP untuk akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
"Dengan demikian, program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dapat ter-deliver dengan tepat sasaran dan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," kata Trenggono.
(mae/fjp)
