KPK Minta Pemerintah Segera Susun Payung Hukum Vaksinasi Mandiri

Farih Maulana Sidik - detikNews
Kamis, 14 Jan 2021 16:51 WIB
Pimpinan KPK terpilih, Lili Pintauli Siregar dan Nurul Ghufron berada di Gedung KPK, Jakarta. Mereka datang untuk beradaptasi dan bersilaturahmi dengan pegawai KPK.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK meminta pemerintah segera menyusun payung hukum terkait vaksinasi mandiri. Sebab, hingga kini aturan vaksinasi mandiri belum ditetapkan oleh pemerintah.

"Pelaksanaan vaksinasi itu belum ditetapkan dan belum ada payung hukum bagi kementerian lembaga yang ditugaskan untuk mengadakan vaksin mandiri atau komersil," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam webinar bersama HMI, Kamis (14/1/2021).

Lili menyebut ada peluang sejumlah perusahaan bidang kesehatan untuk memanfaatkan kebutuhan vaksin di tengah masyarakat yang membutuhkan vaksin. Dia pun menyinggung terkait program keluarga berencana (KB) yang akhirnya menjadi ladang usaha perusahaan untuk masyarakat berduit.

"Seperti contohnya, kalau dulu dibayangkan teman-teman kemarin, ada masanya presiden soal program keluarga berencana (KB). Ada KB kalau mau gratis ke puskesmas, tapi ada orang-orang lebih berpunya dia nggak mau ke Puskesmas dia beli sendiri," ujar Lili.

KPK menyarankan pemerintah segera membentuk aturan vaksinasi mandiri. Agar, kata dia, perusahaan itu tidak mematok harga semaunya untuk pelaksanaan vaksinasi.

"Kemudian langkah saran kita adalah menyusun payung hukum bagi kementerian atau lembaga yang ditugaskan untuk mengadakan vaksin mandiri. Itu yang kita sarankan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri BUMN untuk bisa dilaksanakan," katanya.

Lili juga berbicara potensi kerugian negara dalam program pengadaan vaksin Corona. Menurutnya, vaksin COVID-19 yang dibeli masih ada kemungkinan untuk gagal uji klinis dan tak dapat digunakan.

"Karena dari keterangan yang ada bahwa, vaksin tersebut dimasukin dalam satu dus itunya 10 misalnya dan cooler itu akan dibawa sampai ke tingkat provinsi, kalau keluar dari cooler itu dia sudah maksimal bertahan enam jam, lewat enam jam dia tidak laku, dia tidak bisa digunakan apa pun," katanya.

"Sepertinya mendistribusikan ini dengan wilayah jarak tempuh yang berbeda-beda, kita tahu geografi Indonesia sangat luar biasa unik dan indahnya, tapi juga belum semua punya sarana dan prasarana yang baik," tambah Lili.

(fas/aud)