Anggota Komisi II Fraksi Gerindra, Sodik Mudjahid, mengatakan putusan DKPP terkait pemecatan Ketua KPU Arief Budiman bakal menjadi evaluasi. Sodik mengatakan Komisi II DPR juga bakal menanyakan alasan pemecatan Arief Budiman itu dalam rapat bersama DKPP.
"Akan jadi bahan evaluasi Komisi II untuk UU ke depan, tentang DKPP yang mempunyai kewenangan keputusan yang final dan mengikat seperti sebuah pengadilan," kata Sodik kepada wartawan, Kamis (14/1/2021).
"Dalam rapat DKPP dengan Komisi II, tentu hal tersebut akan ditanyakan walau Komisi II tidak punya hak untuk meralatnya," sambung Sodik.
Sodik menghormati putusan DKPP yang memecat Arief Budiman. Namun Sodik meminta hal itu dikaji lebih dalam dikaitkan aturan kode etik penyelenggaraan pemilu.
"DKPP mempunyai kewenangan untuk memberhentikan pimpinan dan anggota KPU yang melalukan pelanggaran kode etik," kata Sodik.
"Tapi harus dikaji lebih mendalam adakah deskripsi rinci dan terukur tentang kode etik yang disusun oleh DKPP," lanjutnya.
Selain itu, Sodik berharap putusan DKPP terkait pemberhentian Ketua KPU Arief Budiman sudah melalui kajian komprehensif.
"Kami berharap DKPP sudah mengkaji dan membandingkan secara mendalam dan komprehensif tindakan yang dilakukan Arief Budiman dengan ukuran kode etik yang sudah ditetapkan DKPP," ujarnya.
Diketahui, pemecatan Arief itu terkait dengan pendampingannya terhadap komisioner KPU Evi Novida Ginting yang menggugat surat keputusan Presiden. Selain itu, Arief dinyatakan bersalah karena tetap menjadikan Evi Novida sebagai komisioner KPU.
