Ketua MPR Bahas Pelestarian Satwa Liar Bareng Ketua Umum PKBSI

Abu Ubaidillah - detikNews
Kamis, 14 Jan 2021 12:43 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Foto: dok. MPR RI
Jakarta -

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan setiap warga bisa terlibat langsung mendukung pelestarian satwa liar. Caranya ialah melalui pemeliharaan secara perorangan atau kegiatan penangkaran.

Selain itu, pelestarian satwa liar juga bisa dilakukan dengan menyimpan atau memanfaatkan satwa yang diawetkan (offset) karena mati sakit atau tua dari kebun binatang, hasil berburu yang sah di berbagai negara, dan lain-lain.

Menurutnya kuncinya memenuhi berbagai peraturan yang telah disyaratkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, yang kemudian diubah dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.69/Menhut-II/2013. Serta Peraturan Pemerintah RI No.08 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

"Melalui peraturan tersebut, negara memberikan kepastian hukum kepada setiap warga, baik perorangan, koperasi, badan hukum, maupun lembaga konservasi untuk terlibat dalam pelestarian satwa melalui penangkaran," kata Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (14/1/2021).

Pernyataan ini disampaikan dalam Ngobras sampai Ngompol (Ngobrol Asyik sampai Ngomong Politik) bersama Ketua Umum Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI), Rahmat Shah di Studio Podcast Bamsoet Channel. Ia menyebut melestarikan satwa bukan hanya tugas negara saja, melainkan tugas seluruh anak bangsa yang memiliki kecintaan terhadap satwa.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menjelaskan Pasal 76 ayat 2 Permenhut Nomor: P.69/Menhut-II/2013 mengatur dengan jelas permohonan perorangan yang ingin mendapatkan izin penangkaran satwa liar dengan melengkapi sejumlah persyaratan. Pertama, proposal penangkaran untuk permohonan baru atau rencana kerja lima tahunan untuk permohonan perpanjangan yang diketahui oleh kepala balai. Kedua, fotokopi KTP atau izin tempat tinggal bagi warga negara asing yang masih berlaku.

Selanjutnya ketiga, surat keterangan lokasi/tempat penangkaran dari serendah-rendahnya camat setempat yang menerangkan kegiatan penangkaran tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Keempat, dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih, atau bibit untuk penangkaran dalam hal induk sudah ada atau surat keterangan rencana perolehan induk dari kepala balai. Kelima atau terakhir, berita acara persiapan teknis dan rekomendasi dari kepala balai.

"Dari pengalaman saya mengajukan perizinan, berbagai persyaratan lainnya juga sangat banyak. Antara lain spesimen hasil penangkaran wajib diberi penandaan untuk membedakan spesimen hasil penangkapan dari habitat alam atau hasil pengembangbiakan generasi pertama (F1) atau hasil pengembangbiakan generasi kedua (F2) dan seterusnya," papar Bamsoet.

Sementara itu Ketua Umum PKBSI, Rahmat Shah, mengapresiasi langkah Bamsoet sebagai pelindung PKBSI yang telah aktif melestarikan berbagai satwa melalui penangkaran. Langkah tersebut menurutnya harus ditiru berbagai kalangan agar satwa-satwa liar yang berada di alam Indonesia atau dari berbagai belahan dunia lainnya tidak punah.

Ia mengatakan satwa liar yang dilahirkan dari hasil penangkaran tidak bisa serta merta dilepaskan ke alam liar. Sebab satwa tersebut sudah terbiasa hidup bersama manusia dan ketergantungan pada pakan serta lingkungan yang nyaman.

"Melepasnya ke alam liar justru malah bisa jadi menyulitkan hidup satwa tersebut terhadap hewan buas dan liar lainnya. Termasuk tidak ada jaminan tak diganggu oleh para pemburu liar. Karenanya pendapat masyarakat yang meminta para pecinta satwa untuk mengembalikan satwa hasil penangkaran ke alam liar, harus dikaji lebih dalam lagi," ujarnya.

Tidak hanya bicara mengenai perizinan satwa liar, Bamsoet dan Rahmat juga berbicara peran PKBSI dalam melestarikan satwa liar yang dapat disaksikan melalui kanal YouTube Bamsoet Channel.

(prf/ega)