Gubernur Banten Serahkan DPA Senilai Rp 11,6 Triliun, Ini Rinciannya

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Rabu, 13 Jan 2021 16:19 WIB
Gubernur Banten Wahidin Halim
Foto: Dok. BPKAD Serang
Jakarta -

Gubernur Banten Wahidin Halim menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun anggaran 2021 kepada seluruh organisasi perangkat daerah di lingkup Pemprov Banten. Dia menargetkan seluruh program dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022 bisa rampung di tahun ini.

Wahidin mengatakan DPRD Banten telah melakukan proses legislasi dengan menetapkan Perda tentang APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021. Rinciannya, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 11,6 triliun sementara belanja daerah dianggarkan Rp 15,9 triliun.

"Sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun sebelumnya diperkirakan sebesar Rp 237,1 miliar yang akan digunakan sebagai salah satu sumber untuk menutup defisit belanja daerah tahun berjalan," ujar Wahidin dalam keterangan tertulis, Rabu (13/1/2021.)

"Selain itu, Pemprov Banten juga telah memenuhi alokasi belanja mandatory. Belanja yang telah diarahkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," imbuhnya usai penyerahan DPA di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang.

"Kemudian belanja pengembangan sumber daya manusia sebesar 0,34% dari paling sedikit 0,34%. Belanja pengawasan sebesar 0,38% dari paling sedikit 0,30%," katanya.Mantan Walikota Tangerang itu menuturkan adapun pemenuhan alokasi anggaran itu terdiri atas fungsi pendidikan sebesar 32,62% dari syarat minimal 20%. Anggaran kesehatan sebesar 14,95% dari syarat minimal 10% dari total belanja daerah di luar gaji. Belanja infrastruktur daerah sebesar 43,67% dari paling sedikit 25% dari dana transfer umum pemerintah pusat.

Sementara itu, alokasi anggaran Pemprov Banten berdasarkan prioritas daerah 2021 dibagi dalam beberapa aspek. Pertama peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui pembangunan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan dan life skill senilai Rp 5,7 triliun dengan rasio terhadap belanda 35,81%.

"Penguatan interkonektivitas melalui pembangunan infrastruktur sebesar Rp 2,5 triliun dengan rasio terhadap belanja 22,03%. Penguatan daya saing perekonomian Rp 205,8 miliar dengan rasio terhadap belanja 1,29%. Reformasi birokrasi melalui pemantapan delapan area perubahan sebesar Rp 6,5 triliun dengan rasio terhadap belanja 40,88%," paparnya.

Belanja daerah tahun anggaran 2021 sebagian juga dialokasikan untuk kabupaten/kota sebesar Rp 4,49 triliun. Itu terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah sebesar Rp 2,62 triliun lebih. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota Rp 330 miliar. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa Rp 61,90 miliar.

"Belanja hibah bantuan operasional sekolah bersumber dari APBN Rp 1,97 triliun lebih. Selain itu juga ada kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemprov Banten tersebar di seluruh kabupaten/kota," ungkapnya.

Mantan anggota DPR RI itu menegaskan untuk pelaksanaan APBD 2021 ada sejumlah yang mesti menjadi perhatian organisasi perangkat daerah (OPD). Pertama, mengawal pelaksanaan kegiatan dimulai sejak awal tahun anggaran, sehingga proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu. Dapat lebih merata dan memberikan dampak multiplikasi yang lebih besar kepada kegiatan perekonomian.

Kedua, belanja daerah harus betul-betul dimanfaatkan secara optimal dan meningkatkan kualitas belanja daerah. Memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat.

"Lalu yang ketiga, melaksanakan belanja hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial lainnya," tuturnya.

Selanjutnya yang keempat, melaksanakan belanja perjalanan dinas secara selektif. Membatasi kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dengan memanfaatkan fasilitas aset milik pemerintah. Kelima, merealisasikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel. Sehingga dapat menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Keenam, selalu melaksanakan koordinasi, baik internal perangkat daerah maupun antar perangkat daerah, dengan unsur teknis yang terkait serta dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Sehingga nanti terjalin keserasian dan harmoni kerja dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

"Ketujuh, khusus kepada para asisten daerah diminta untuk lebih mengintensifkan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Itu sesuai rumpun perangkat daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian pula para staf ahli gubernur diharapkan untuk memberi masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten," ujarnya.

Kedelapan, perhatikan target kinerja dan hutang kinerja yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategi (renstra). Realisasi kinerja sasaran strategis untuk kepala perangkat daerah, sasaran kinerja outcome bagi eselon III dan IV.

"Terakhir, tingkatkan kompetensi segenap aparatur, utamanya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tahun ini menganggarkan untuk RPJMD diselesaikan tahun ini, utamanya di bidang pendidikan infrastruktur kesehatan dan lainnya," terangnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan gubernur telah menyerahkan DPA 2021 kepada seluruh OPD selaku pengguna anggaran. Dalam arahannya, gubernur berpesan agar cepat melaksanakan atas program kegiatan yang tercantum dalam DPA tersebut.

"Cepat lakukan pelelangan sehingga masyarakat mampu menerima manfaat dari program yang tercantum di DPA tersebut. Jaga jarak, jika memang korona ini masih ada, tetap lakukan seluruh kegiatan dengan protokol kesehatan," pungkasnya.



Simak Video "Warga Solo yang Ingin Mengadu ke Gibran Bisa Lewat Medsos"
[Gambas:Video 20detik]
(akd/ega)