Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning, menyatakan secara terbuka tidak bersedia divaksinasi COVID-19. Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengimbau seluruh anggota DPR agar mengikuti jejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah disuntik vaksin Corona Sinovac.
"Ya itu kan hak dari masing-masing. Beliau kan bisa saja menolak vaksin karena merek tertentu, atau menolak vaksin secara menyeluruh. Itu yang harus kita lihat, menolak vaksin terhadap seluruh merek atau menolak hanya salah satu brand," kata Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (13/1/2021).
Azis juga mengimbau seluruh kalangan agar mendukung program pemerintah yang menyehatkan masyarakat. Salah satu program penyehatan masyarakat, sebut dia, adalah vaksinasi Corona.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami dari pimpinan parlemen mengimbau kepada seluruh elemen, baik kepada anggota dan teman-teman wartawan yang ada di parlemen, untuk bisa berpartisipasi di dalam menyehatkan masyarakat secara menyeluruh. Untuk menyehatkan masyarakat secara menyeluruh salah satunya dengan vaksin," ucapnya.
Waketum Partai Golkar itu menyebut Presiden Jokowi telah memerikan contoh terbaik dengan disuntik vaksin Corona Sinovac. Dia berharap seluruh anggota DPR mengikuti jejak Jokowi.
"Ya tentu dengan divaksinnya Bapak Presiden hari ini sudah memberikan contoh terbaik bagi putra bangsa, dan mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali, termasuk teman-teman di parlemen," kata ucap Azis.
Melihat Lagi Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP yang Tolak Divaksinasi:
Simak pernyataan Ribka menolak divaksin Corona Sinovac di halaman berikutnya.
Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning, menyatakan tidak mau divaksinasi COVID-19 dan lebih baik dikenai sanksi. Penolakan itu dikarenakan PT Bio Farma belum membuka hasil uji klinis tahap tiga terhadap vaksin Corona Sinovac.
"Saya tetap tidak mau divaksin (Corona) maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap, di sana pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil, kek," kata Ribka dalam rapat kerja (raker) Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).
"Bagaimana, orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," imbuhnya.
Ketua Bidang Kesehatan dan Anak DPP PDIP Sri Rahayu pun menanggapi pernyataan Ribka Tjiptaning. Sri menegaskan PDIP mendukung sepenuhnya program vaksinasi yang dilakukan pemerintah.
"Kan cerita utuhnya seperti apa kan nggak tahu saya. Kadang-kadang kan di ini, apa, tapi yg jelas PDI Perjuangan tentu sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu ketua Umum bahwa kita sangat mendukung upaya pemerintah untuk vaksinasi," kata Sri Rahayu saat dihubungi detikcom, Rabu (13/1).