Kapolri Baru Harus Bawa Polri Menyongsong Era Kompetisi Global

Audrey Santoso - detikNews
Rabu, 13 Jan 2021 11:40 WIB
Gedung Mabes Polri
Foto: Gedung Mabes Polri (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Bhayangkara, Djuni Thamrin memandang pengganti Kapolri Jenderal Idham Azis harus memiliki sikap netral. Kapolri mendatang, kata Djuni, tak boleh terlibat kepentingan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

"Kapolri sebagai kepala kepolisian di republik ini harus netral dan profesional. Kapolri tidak boleh memihak pada mayoritas dan harus melindungi minoritas. Kapolri tidak boleh terlibat dalam SARA untuk menjaga keutuhan negara," kata Djuni dalam keterangan tertulis, Rabu (13/1/2021).

Djuni menekankan tugas pokok dan fungsi polisi adalah menjaga keamanan, termasuk menjaga agar kehidupan beragama tetap harmonis. Polisi juga bertugas mengayomi masyarakat.

"Bahwa polisi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pendekatan profesional, beretika, mengayomi dan berintegritas. Indonesia bukan negara agama, tapi negara beragama. Sehingga yang penting adalah menjaga agar kehidupan warga yang beragama dapat harmonis, saling menghormati dan menghargai," ujar Djuni.

Kapolri tidak boleh terlibat dalam SARA untuk menjaga keutuhan negara. Kapolri harus dapat mendorong persatuan warga untuk membangun Indonesia Jaya. Bukan saatnya lagi, Indonesia di bawa dan didorong kearah perpecahan SARA.

Kapolri harus dapat membawa institusi kepolisian menyongsong era kempetisi global dengan memacu semua anggota kepolisian RI menguasai ilmu, teknologi dan seluruh alat bantu yang dapat mencegah terjadinya tindak kriminalitas yang semakin rumit.

Persaingan teknologi dan ancaman pandemi Covid-19 tidak dapat didekati lagi dengan pertimbangan lama yakni status sosial, keterwakilan demografis dan mayoritas etnik/agama apalagi orientasi politik. Kapolri yang profesional yang mempunyai track record yang baik sangat diperlukan untuk membantu Presiden membangun dan membawa negara ini keluar dari ancaman disintegrasi akibat potensi konfik SARA.

Kapolri yang berwibawa tetapi tidak menakutkan. Kapolri yang dapat menyelesaikan semua potensi ancaman keamanan dengan mengoptimalkan segenap keahlian dan dukungan ilmu Pengetahuan.

Itulah harapan dan suara rakyat yang mengharapkan adanya keamanan dan ketentraman hidup berbangsa dan bernegara.

(aud/fjp)