Kapolri Minta Kapolda Bantu Pemda Awasi Pemanfaatan Lahan Hutan di Daerah

Kadek Melda - detikNews
Rabu, 13 Jan 2021 11:14 WIB
Kapolri Jenderal Idham Azis
Kapolri Jenderal Idham Azis (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Kapolri Jenderal Idham Azis memerintahkan para kapolda untuk membantu pemerintah daerah (pemda) mendata kawasan hutan terlantar dan lahan tidak produktif di wilayah masing-masing. Idham ingin masyarakat dapat mengembangkan lahan-lahan tersebut menjadi sektor pertanian guna menjaga ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19.

Perintah tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/41/I/Ops.2./2021 yang diterbitkan pada 12 Januari 2021. Surat ditandatangani Kabaharkam Polri yang juga Kaopspus Aman Nusa II Pangan COVID-19, Komjen Agus Andrianto atas nama Kapolri.

"Terkait hal itu, kami meminta para Kapolda untuk melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dengan Pemda provinsi atau kabupaten/kota untuk menginventarisir seluruh hutan adat, hutan sosial, dan lain-lain yang telah diberikan kepada masyarakat termasuk alokasi TORA berdasarkan SK tersebut di atas di wilayah masing-masing," demikian keterangan dalam surat telegram itu, Rabu (13/1/2021).

Dalam telegram itu, Idham juga meminta Kapolda untuk mengawasi pemanfaatan lahan hutan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing supaya tidak dipindahtangankan ke orang lain.

"Komunikasi dan kerja sama dengan pihak pemda dalam hal melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap masyarakat yang telah menerima SK tersebut di atas di wilayah dalam rangka memastikan lahan yang dimaksud tidak dipindahtangankan ke orang lain serta benar-benar digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif dan ramah lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing," ujarnya.

Lebih lanjut, Agus memastikan lahan tersebut tidak dialihkan kepemilikannya ke orang lain. Dia meyakini lahan dimanfaatkan secara produktif sehingga kegiatan ekonomi dapat benar-benar berjalan.

"Ini dilakukan untuk memastikan lahan dimaksud tidak dipindahtangankan ke orang lain. Serta benar-benar digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif dan ramah lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, seperti agroforestry, ekowisata, agrosilvopastoral, bisnis bioenergi, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, bisnis industri kayu rakyat, dan lain-lain," ujarnya.

Berikut ini poin-poin arahan Kapolri Jenderal Idham Azis menjaga ketahanan pangan yang tertuang dalam Surat Telegram tersebut:

1. Pembangunan food estate di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas di Kalimantan Tengah seluas 600.000 hektare serta di Kabupaten Humbang Hasudutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Pakpak Barat di Sumatera Utara seluas 30.000 hektare.

2. Penyerahan 2.929 Surat Keputusan (SK) perhutanan sosial seluas 3.442.000 hektare bagi 651.000 Kepala Keluarga, 35 SK hutan adat seluas 37.500 hektare, dan 58 SK TORA seluas 72.000 hektare di 17 provinsi.

3. Alokasi redistribusi lahan kawasan hutan seluas 1.300.000 hektare untuk masyarakat dalam rangka program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Lihat juga video 'Kebakaran Lahan Gambut Gunung Malabar Merambat ke Gunung Puntang':

[Gambas:Video 20detik]



(eva/eva)