Hamid Dituduh Korupsi Paspor

Jakarta - Hamid Awaludin diguncang lagi. Kali ini dalam kasus paspor. Sekitar 100 anggota Gerakan Masyarakat untuk Pendidikan Politik, Hukum dan HAM (Gempita) Indonesia mendatangi DPR RI. Mereka menuntut DPR memangil Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin dan merekomendasikan agar ia dicopot sebagai menteri. Mereka menilai Hamid telah melakukan kebohongan publik dan diduga melakukan korupsi dalam pengadaan proyek paspor imigrasi. "Kami minta agar Hamid mundur. Komisi III juga harus berani menegur Hamid," kata Restu M Akbar, salah satu Presidium Gempita Indonesia, saat ditemui detikcom di pintu gerbang belakang Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Senin (6/2/2006) pukul 10.00 WIB.Demo ini digelar di DPR karena Hamid saat ini tengah menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR.Selain itu, mereka juga menuntut Komisi III DPR RI membatalkan kontrak proyek paspor imigrasi dengan PT Mustika Duta Mas. Ini disebabkan perusahaan ini telah ditunjuk secara langsung oleh Hamid tanpa melalui tender secara terbuka. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perperes) No 32/2005. Massa juga mendesak DPR merekomensasikan seluruh kantor Imigrasi Indonesia dan perwakilan luar negeri menolak pemasangan alat sistem paspor dari PT Mustika Duta Mas. "Kalau DPR tidak menindaklanjuti aspirasi ini kami akan mengepung DPR dengan massa yang lebih besar,"ancamnya.Massa dari Gempita itu membawa puluhan bendera merah putih dan bendera Gempita Indonesia. Aksi massa ini berjalan damai dengan dijaga oleh belasan aparat kepolisian. Sampai saat ini aksi ini masih berlangsung dan sedikit membuat kemacetan di jalan. (nrl/)