.webp)
Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa melakukan peninjauan ke SPBU Kompak 56.807.09, SPBU BBM 1 Harga pertama yang telah menerapkan sistem digitalisasi atau IT Nozzle secara menyeluruh dengan mencatat Nomor Polisi kendaraan yang mengisi BBM di Nusa Penida.
Peninjauan di Jl. Raya Toya Pakeh, Nusa Penida, Klungkung, Bali yang dilakukan pada Jumat (8/1) ini juga dihadiri beberapa pemangku kepentingan. Di antaranya Koordinator Pengaturan BBM BPH Migas I Ketut Gede Aryawan, Sales Area Manager (SAM) MOR V PT Pertamina (Persero) Ferry Pasalini, Sales Branch Manager (SBM) I Denpasar Arnaldo Andika Putra, SBM III Buleleng Bangli Tri Cahyo, serta SBM IV Badung Gianyar Warih Wibowo.
Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa memberikan apresiasi kepada SPBU BBM 1 Harga di Nusa Penida yang telah 100% menerapkan IT Nozzle dan pencatatan nomor Polisi untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) atau Solar Subsidi. Sedangkan untuk progres Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Premium masih dibawah 5% karena baru dimulai pertengahan Desember seiring terkoneksinya IT Nozzle.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami (BPH Migas) salut dan bangga, ini merupakan satu-satunya SPBU BBM 1 Harga yang telah menerapkan IT Nozzle dari 253 SPBU Program BBM 1 Harga diseluruh Indonesia yang telah beroperasi" ungkap Ifan, sapaan akrab M Fanshurullah Asa dalam keterangan tertulis, Senin (11/1/2021).
Ifan juga berharap penerapan IT Nozzle dapat diberlakukan di seluruh SPBU reguler, baik di Provinsi Bali maupun seluruh Indonesia.
Ifan menjelaskan secara ideal IT Nozzle mesti dilengkapi video analytic untuk mencatat nomor polisi secara otomatis. Namun, penerapannya saat ini masih terbatas secara manual sehingga harus dikembangkan secara bertahap.
Lebih lanjut Ifan menyampaikan setiap bulannya BPH Migas melalui sidang komite setidaknya menetapkan sekitar Rp 1,25 triliun karena total solar subsidi APBN sekitar Rp 15 triliun/tahun untuk dasar pembayaran subsidi BBM oleh Kementerian Keuangan. Hal ini didasarkan pada regulasi pembayaran subsidi dan penugasan berdasarkan hasil verifikasi volume oleh BPH Migas.
"Jadi penerapan IT SBPU menjadi kunci dan keharusan, dan opsinya hanya dengan mencatat nopol atau idealnya dipasang video analitik. Ke depan ada titik kondisi dimana apabila pencatatan nopol tidak dilakukan maka akan diberikan sanksi tidak akan dibayar sebab verifikasi final itu kuncinya sampai pencatatan nopol" tegas Ifan.
Mengenai SPBU di Nusa Penida, Ifan menilai meski statusnya BBM 1 Harga berdasarkan penilaiannya SPBU ini tidak masuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terpencil). Karenanya, Ia menjelaskan akan menyesuaikan dan mengubahnya menjadi reguler. Sehingga nantinya tidak berlaku lagi Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga JBT dan JBKP secara Nasional. Menurutnya, di Indonesia Timur lebih memerlukan serta banyak yang mengajukan pendirian BBM 1 Harga.
Ifan juga menyampaikan Menteri ESDM meminta agar jumlah titik BBM satu harga ditambahkan hingga 800 titik. Meski demikian, aturan SK Dirjen Migas KESDM Nomor 0008.K/15/DJM.O/2020 tentang Lokasi Tertentu untuk Pendistribusian JBT dan JBKP Tahun 2020-2024 menyebutkan sebanyak 330 lokasi penyalur BBM 1 atau 500 titik secara total dari tahun 2017.
"BBM 1 Harga ini secara ekonomis tidak menguntungkan dan Pertamina sendiri subsidi silang, oleh karena itu saat ini sedang dibahas terkait kompensasi khusus yang mesti diterapkan" jelas Ifan.
Pada peninjauan ini hadir juga SAM MOR V PT Pertamina (Persero) Fery Pasalini. Ia menjelaskan SPBU BBM 1 Harga di Nusa Penida memiliki tangki untuk menyimpan BBM dengan kapasitas 40 sampai 45 KL. Kapasitas besar disediakan karena dalam setahun selalu terjadi anomali dalam dua bulan, yaitu pada bulan November dan Desember.
Anomali ini disebabkan air surut sedemikian rendah sehingga kapal tidak bisa masuk di SPBU tersebut yang berlokasi di Pulau Ceningan. Fery menjelaskan pada awal Desember tahun 2020, Kapal pengangkut BBM yang mencoba mengirim BBM ke Ceningan gagal masuk. Karenanya, stok BBM yang tersimpan akan menjadi tumpuan pada masa anomali dan nantinya masyarakat di Ceningan akan datang sendiri dengan perahu-perahu kecil, dengan membawa rekomendasi.
Fery menambahkan, sebagai upaya mengantisipasi kekurangan suplai BBM pihaknya beserta kontraktor BUMN PT Nindya Karya akan membangun pelabuhan segitiga Sanur di Ceningan pada Februari mendatang.
"Semoga dengan adanya Dermaga itu tidak menjadi masalah lagi untuk pengantaran suplai BBM serta menjadikan solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan penyaluran BBM secara optimal, " kata Fery.
Terkait pendirian Pertashop, Fery pun menyampaikan bahwa Nusa Penida sampai saat ini belum memiliki Pertashop. Menurutnya, sudah ada pengajuan akan tetapi masih dalam pertimbangan mengingat penjualan Pertamax di SPBU Nusa Penida rata-rata hanya 500 liter per hari.
Mengenai IT Nozzle di wilayah Bali, Fery menjelaskan saat ini terdapat sekitar 93,86% (dengan status BAST sebanyak 178 SPBU) populasi SPBU di Provinsi Bali yang telah menerapkan IT Nozzle. Sementara itu untuk keseluruhan di wilayah pemasaran Pertamina Regional Jatim Balinus telah mencapai 95,3%.
Sebagai upaya penyaluran BBM Subsidi tepat sasaran, pencatatan Nopol JBT di Bali mencapai 97.7 % dari keseluruhan transaksi dan untuk JBKP mencapai 64.5%. Pada Desember 2020, PT Pertamina (Persero) memberikan reward ke SPBU yang tertinggi pencapaiannya dalam penerapan IT Nozzle. Ia berharap reward tersebut dapat dirasakan oleh operator SPBU untuk membuat kinerja mereka lebih bersemangat.
Sementara itu Fery pun menegaskan SPBU Satu Harga Nusa Penida telah menerapkan protokol kesehatan dalam operasional sehari-hari. Langkah ini, menurutnya, merupakan komitmen untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 di Bali. Terlebih Bali merupakan destinasi wisata yang banyak didatangi wisatawan domestik maupun mancanegara. Tak ketinggalan juga dengan Nusa Penida, yang merupakan pulau di sebelah tenggara Bali yang dipisahkan oleh Selat Badung dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya yaitu Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan.
(prf/ega)
