ICW Dorong Kapolri Terpilih Tingkatkan Penanganan Kasus Korupsi

Farih Maulana Sidik - detikNews
Senin, 11 Jan 2021 21:01 WIB
Peneliti ICW Kurnia Ramadana (Sachril Agustin Berutu/detikcom)
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana (Sachril Agustin Berutu/detikcom)
Jakarta -

Sejumlah nama santer menjadi calon Kapolri pengganti Idham Azis, yang akan memasuki masa pensiun pada akhir Januari 2021. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ada segudang 'pekerjaan rumah' yang harus diselesaikan oleh Kapolri terpilih.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana memaparkan 6 pekerjaan rumah tersebut. Di antaranya perihal penindakan kasus korupsi dan integritas anggota Polri.

"Institusi Polri masih kerap dipersepsikan negatif oleh publik. Merujuk pada survei LSI pada Desember lalu, tingkat kepercayaan publik hanya berkisar 59,7 persen. Begitu pula pada survei yang dilakukan oleh ICW dan LSI tahun 2018 lalu. Dalam survei itu ditemukan bahwa potensi terbesar pungutan liar ada pada institusi Kepolisian," kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Senin (11/1/2021).

Pertama, ICW menilai integritas anggota Polri perlu ditingkatkan. Kurnia menyebut Kapolri terpilih harus memastikan jajarannya patuh dan benar dalam melaporkan LHKPN serta membenahi lingkup internal dengan membentuk satgas khusus menindak oknum polisi yang terlibat korupsi.

"Pada kontekstual isu, dari lima perwira tinggi Polri yang dikirimkan Kompolnas ke Presiden, hanya satu orang yang patuh dalam melaporkan LHKPN," ujar Kurnia.

Kedua, koordinasi di antara penegak hukum lain. Kurnia menyebut, terkait masalah koordinasi penanganan perkara korupsi, kepolisian masih kerap menunjukkan ego sektoral.

"Dua, perkara yang dapat menunjukkan secara jelas kesimpulan tersebut, korupsi pengadaan Simulator SIM dan keterlibatan perwira tinggi Polri dalam pelarian Joko S Tjandra," katanya.

Kurnia menilai untuk mengatasinya Kapolri terpilih mesti memitigasi adanya conflict of interest. Selain itu, menurutnya, Kapolri harus menyerahkan penanganan perkara yang melibatkan oknum anggota Polri ke KPK.

"Dalam konteks fungsi koordinasi, Kapolri terpilih juga mesti menginisiasi aturan yang mewajibkan forum ekspose bersama dengan penegak hukum lain tatkala menangani perkara besar dan menarik perhatian publik," ungkapnya.

Persoalan ketiga adalah keterbukaan informasi penanganan perkara. Temuan KIP, Polri masuk pada kategori cukup informatif, dengan nilai 70,5. Penilaian ini mestinya menjadi perhatian serius bagi Kapolri terpilih untuk lebih meningkatkan keterbukaan informasi publik.

"Salah satu informasi yang sulit diakses oleh publik adalah penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Kewenangan ini rawan untuk disalahgunakan, jika tidak diikuti dengan pengawasan yang jelas dan ketat. Kapolri ke depan seharusnya mewajibkan seluruh instansi Kepolisian, baik pusat maupun daerah, untuk membuka akses informasi kepada publik terkait penerbitan SP3," jelasnya.

Empat persoalan lainnya simak di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2