Perbaiki Ekosistem Ketenagakerjaan, Kemnaker Keluarkan 3 Kebijakan

Faidah Umu Sofuroh - detikNews
Senin, 11 Jan 2021 19:34 WIB
Menaker Ida Fauziyah
Foto: dok. Kemnaker
Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan RI mengeluarkan tiga kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan secara keseluruhan. Hal itu untuk mendukung visi Indonesia yang ingin menjadikan pembangunan SDM sebagai kunci untuk memajukan negeri.

Adapun ketiga kebijakan tersebut yaitu pertama, penciptaan ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif, baik bagi pengusaha atau pun pekerja melalui perbaikan regulasi di bidang ketenagakerjaan. Kedua, peningkatan perlindungan pekerja di antaranya melalui program JKP yang akan menjadi jaminan sosial tambahan bagi pekerja. Ketiga, masifikasi penciptaan lapangan kerja dan penciptaan pasar kerja yang fleksibel dan efisien.

"Semua arah kebijakan ini diharapkan akan menjadi support system bagi penciptaan SDM Indonesia yang unggul dan dapat bersaing di era industri 4.0," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Minggu (11/1/2021).

Dalam Seminar Nasional bertema 'Penguatan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya K3 pada Semua Sektor Usaha' di Banda Aceh, Ida mengatakan kepada ratusan mahasiswa Universitas Iskandar Muda kondisi ketenagakerjaan saat ini. Data BPS menunjukkan pada Agustus 2020 jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 138 juta orang, terdiri dari 128 juta penduduk yang bekerja dan 9,7 juta penganggur. Adapun tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,07%. Ada peningkatan jumlah dan tingkat pengangguran yang signifikan akibat dampak pandemi.

"Bahkan menurut BPS, terdapat 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak pandemi," katanya.

Ida menyebut untuk Provinsi Aceh, data menunjukkan ada 2,5 juta orang angkatan kerja dengan jumlah penganggur sebanyak 167 ribu orang dan TPT sebesar 6,59%. Ada kenaikan TPT sebesar 0,42% dibanding tahun sebelumnya dan diperkirakan ada sekitar 388 ribu orang penduduk usia kerja terdampak pandemi COVID-19 di Provinsi Aceh.

Menurutnya, adanya pandemi menambah tantangan kondisi ketenagakerjaan selain dari tantangan sebelumnya terkait kualitas SDM, yakni kompetensi dan produktivitas. Data nasional menunjukkan dari keseluruhan penduduk yang bekerja, sekitar 57% lebih berpendidikan rendah (SMP ke bawah) dengan skill terbatas.

"Untuk Provinsi Aceh kondisinya lebih baik, yakni persentase penduduk yang bekerja dengan pendidikan rendah sebesar 46%. Artinya persentase penduduk yang memperoleh pendidikan lebih tinggi sudah lebih besar dan hal ini tentu patut diapresiasi," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia pun memberikan apresiasi langkah civitas akademika Universitas Iskandar Muda menggelar acara seminar yang sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang peranan budaya K3 dalam pembangunan SDM berkualitas.

Ia berharap acara seminar ini mampu membuka pintu kolaborasi dan sinergi agar semua stakeholders ikut mendukung peran Kemnaker dalam mendorong penguatan SDM unggul.

"Yakni memuliakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka meningkatkan perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha untuk mendorong produktivitas," tandasnya.

(prf/ega)