Kemnaker Terbitkan Aturan Penempatan TKI Saat Pandemi di 17 Negara Ini

Erika Dyah - detikNews
Minggu, 10 Jan 2021 21:57 WIB
Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono
Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono (Foto: Kemnaker)
Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan perubahan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK). Aturan ini menjelaskan mengenai Penempatan Negara Tujuan Tertentu Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Dalam aturan Kepdirjen Nomor 3/100/PK.02.02/I/2021 yang ditetapkan di Jakarta pada Kamis (7/1), terdapat informasi mengenai 17 negara tujuan penempatan PMI beserta sektor dan skema penempatannya.

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono meminta seluruh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk tetap menjaga penerapan protokol kesehatan yang ketat pada setiap tahapan proses penempatan PMI. Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Suhartono menyampaikan penempatan PMI Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS) dapat dilakukan ke semua negara tujuan penempatan dan otoritas setempat, dengan syarat yang memperbolehkan masuknya tenaga kerja asing, dengan menyesuaikan penerapan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh negara tujuan penempatan dan otoritas setempat.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya pelindungan dan jaminan kesehatan bagi para PMI yang bekerja di negara-negara penempatan. Untuk perusahaan yang akan melakukan penempatan PMI UKPS juga harus mendapatkan izin dari kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang ketenagakerjaan," jelas Suhartono dalam keterangan tertulis, Minggu (10/1/2021).

Pada kesempatan yang sama, Kemnaker juga menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/1/PK.02.03/I/2021 mengenai Proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang dan Taiwan.

Suhartono menjelaskan untuk sementara Pemerintah Indonesia akan menutup penempatan PMI yang ke Jepang dan Taiwan. Hal ini disebabkan Pemerintah Jepang dan Otoritas Taiwan menutup penempatan PMI yang akan ditempatkan ke Jepang dan Taiwan.

Meski demikian, Suhartono menambahkan bagi CPMI yang telah terdaftar dalam SISKO-BP2MI dapat tetap diproses penempatannya terbatas sampai dengan PMI tersebut mendapatkan E-KTKLN.

"Sekali lagi pemerintah meminta kepada seluruh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat di setiap tahapan proses penempatan PMI, demi perlindungan dan kesehatan serta keselamatan para PMI di luar negeri," tegasnya.

Sebagai informasi, terdapat beberapa daftar negara tujuan penempatan serta sektor dan skema penempatan yang disebut dalam aturan terbaru Kemnaker, di antaranya sebagai berikut.

1. Hungaria dengan sektor pekerjaan industri permesinan atau mesin pendingin pada pemberi kerja berbadan hukum. Skema penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P) dan PMI Perseorangan.

2. Hongkong dengan sektor PMI yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan. Skema penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P).

3. Irak dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga. Skema penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P) dan PMI Perseorangan.

4. Kerajaan Arab Saudi dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum. Skema penempatan oleh Badan Pelindungan PMI (G to G dan G to P); Penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P); dan PMI Perseorangan.

5. Korea Selatan dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum. Skema penempatan oleh Badan Pelindungan PMI Pekerja (G to G); Penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P); dan PMI Perseorangan.

6. Maladewa dengan sektor industri perhotelan, restoran, kafe, dan/atau spa pada pemberi kerja berbadan hukum. Skema penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P) dan PMI Perseorangan.

7. Nigeria dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum. Skema penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P).

8. Persatuan Emirat Arab (UEA) dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga. Skema penempatan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (G to G dan G to P); Penempatan oleh Perusahaan penempatan PMI (P to P);dan PMI Perseorangan.

9. Polandia dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum. Skema penempatan oleh Badan Pelindungan PMI (G to G dan G to P) dan Penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P).

10. Qatar dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga. Skema penempatan oleh Badan Pelindungan PMI (G to G dan G to P); Penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P); dan PMI Perseorangan.

11. Rusia dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum. Skema penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI(P to P) dan PMI Perseorangan.

12. Singapura dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum dan pemberi kerja perseorangan. Skema penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P) dan PMI Perseorangan.

13. Swedia dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum. Skema penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P) dan PMI Perseorangan.

14. Swiss dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum. Skema penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P) dan PMI Perseorangan.

15. Turki dengan sektor industri perhotelan, restoran, kafe, dan/atau spa (hospitality) pada pemberi kerja berbadan hukum. Skema penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI Pekerja (P to P) dan PMI Perseorangan.

16. Zambia dengan sektor pertambangan pada pemberi kerja berbadan hukum. Skema penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dan PMI Perseorangan.

17. Zimbabwe dengan sektor pertambangan pada pemberi kerja berbadan hukum. Skema penempatan oleh perusahaan penempatan PMI (P to P) dan PMI Perseorangan.

(fhs/ega)