.webp)
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat yang berlaku pada Senin depan. Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mendukung kebijakan tersebut.
"Fraksi NasDem DKI sepakat bila rem darurat di DKI dilakukan bersama dengan wilayah lain khususnya di Pulau Jawa," ujar Wibi saat dihubungi, Sabtu (9/1/2021).
Wibi mengatakan pihaknya meminta agar Pemprov DKI melakukan kerja sama dengan pimpinan daerah di Bodetabek. Hal itu karena pada PSBB ketat sebelumnya, sejumlah warga DKI yang memilih untuk beraktivitas di wilayah Bodetabek tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena berdasarkan pengalaman kemarin, ketika DKI PSBB ketat, beberapa kelompok warga Jakarta bukannya berdiam diri di rumah untuk membatasi diri, malah tetap berkumpul dan beraktivitas di luar Jakarta seperti Tangsel, Bekasi, Depok dan sekitar," ucapnya.
"Menghadapi perilaku masyarakat seperti ini kita membutuh kerjasama antar wilayah," sambungnya.
Lebih lanjut, Wibi tak mempermasalahkan Anies tak mempermasalahkan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dalam menerapkan tarik rem darurat. Anies masih menggunakan istilah PSBB ketat.
"Untuk istilah tidak perlu diperdebatkan yang penting adalah aturannya sesuai dan penegakannya optimal," katanya.
Diketahui, PSBB ketat di DKI mulai berlaku pada 11-25 Januari 2021. Anies menyebut PSBB ketat itu sudah sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat.
"Pada Rabu, 6 Januari 2021, Menko Perekonomian, yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Bapak Airlangga Hartanto mengumumkan pengendalian mobilitas di beberapa kota di Jawa dan Bali, termasuk Jakarta," ucap Anies seperti dilihat detikcom, Sabtu (9/1).
