RI Abstain Sikapi Sidang Darurat Atom Internasional

Jakarta - Menyikapi sidang darurat dewan gubernur Badan Tenaga Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEA) soal krisis nuklir Iran, Indonesia memilih untuk tetap abstain. Sikap ini menyusul sikap Iran yang mau bekerja sama dengan IAEA. "Kandungan resolusi adalah menentukan kerjasama Iran dengan IAEA. Iran sendiri tidak masalah, tapi yang tidak disukai Iran adalah melaporkan sekarang juga ke Dewan Keamanan (DK) PBB," kata Menlu Hasan Wirajuda saat lokakarya media massa yang diadakan Departemen Luar Negri di kawasan Puncak, Bogor, Minggu (5/2/2006).Menlu menjelaskan, dalam sidang itu terdapat 27 suara dari berbagai negara yang mendukung untuk segera melaporkan krisis nuklir Iran ke DK PBB. Sedangkan 3 negara lain, yakni Siria, Kuba, dan Venezuela menolak dan 5 negara lain, termasuk Indonesia bersikap abstain."Membujuk kepercayaan negara-negara Uni Eropa dan anggota tetap DK PBB agar upaya nuklir Iran segera damai serta menuntut Iran bekerjasama dengan IAEA, Iran pun tidak keberatan. Sedangkan laporan tergesa-gesa ke DK PBB itu kita tidak lihat urgensinya," tambah Menlu.Ditambahkan Menlu, 6 Maret mendatang akan diadakan sidang reguler IAEA. RI dan negara-negara non blok lainnya akan mendesak sejumlah negara Uni Eropa dan anggota tetap DK PBB menanti tanggal tersebut dan baru kemudian melaporkan ke DK PBB."Tujuan negara Uni Eropa dan anggota tetap DK PBB segera melaporkan secara tergesa-gesa bertujuan menekan Iran bekerjasama dengan IAEA. Uni Eropa dan negara anggota tetap DK PBB serius merundingkan tawaran pelayanan uranium Iran di Rusia," imbuhnya. RI dan negara non blok lainnya justru menilai bila laporan itu tergesa-gesa dilaporkan ke DK PBB menjadi counter produktif terhadap upaya perdamaian. Hal ini, menurut Menlu, tidak hanya berdampak pada kawasan Indonesia, melainkan juga kepada dunia."Maksud hati mendorong Iran agar transparan tapi malah jadi sebaliknya. Bahkan Iran bisa saja tidak bekerjasama dan mengusir inspektur IAEA dari Iran," tandas dia.Sangat disayangkan, ditegaskan Menlu, bila penyelesaian krisis nuklir Iran ini tidak sepadan dengan penyelesaian nuklir di Korea Utara. "Korut telah sukarela dan menegaskan membangun nuklir untuk militer tetapi masalah nuklir Korut tidak dilaporkan ke DK PBB," tegas Menlu. (wiq/)