Mbah Tardjo Minta Panglima TNI Baru Larang Militer Berbisnis

Jakarta - Wakil ketua DPR RI Soetardjo Soerjogoeritno meminta kepada Panglima TNI yang baru harus bisa melaksanakan amanat undang-undang yakni TNI dilarang berbisnis. Selain itu, semua bisnis milik TNI harus segera diaudit dan diinvestigasi. "Audit dan investigasi ini harus dilakukan sebelum unit-unit usaha militer diserahkan ke pemerintah," kata politisi PDIP ini kepada wartawan di Yogyakarta, Sabtu (4/2/2006).Pria yang akrab disapa Mbah Tardjo ini mengatakan, audit dan investigasi itu penting sekali untuk dilakukan, karena selama ini TNI banyak jadi sorotan dan seolah tidak dapat tersentuh oleh hukum. Oleh karena itu, Panglima TNI yang baru nanti harus bisa melaksanakan amanat undang-undang yaitu TNI dilarang berbisnis. "Jadi tidak hanya PLN, Pertamina atau BUMN yang harus diaudit saja, tapi juga terhadap semua bisnis milik TNI juga juga diperlakukan sama," katanya.Menurut Mbah Tardjo, sesuai UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, secara tegas dinyatakan bahwa militer dilarang berbisnis. Dalam setahun ini, bisnis-bisnis TNI harus sudah ditertibkan dan diserahkan kepada pemerintah. Tapi sebelum diserahkan semuanya harus dilakukan audit dan investigasi."Kalau dalam audit dan investigasi nanti ditemukan korupsi atau penyelewengan, harus diproses dan ditindak secara hukum. Tidak hanya pejabat di PLN atau BUMN saja yang diproses tapi juga di bisnis militer pun harus diperlakukan sama. Apalagi kejanggalan-kejanggalan dalam bisnis militer kan sangat banyak," katanya.Mbah Tardjo mengatakan, saat menjalani fit and proper test di hadapan Komisi I DPR RI, Marsekal Djoko Soeyanto banyak ditanya mengenai seputar bisnis militer. Saat itu, Djoko mempunyai komitmen untuk segera menertibkan bisnis-bisnis militer yang ada. Karena Panglima TNI yang baru berkomitmen akan menertibkan maka yang mendesak dilakukan sekarang adalah menginventarisasi bisnis-bisnis militer. "Selama ini, tidak jelas ada berapa unit usaha yang dimiliki kalangan militer. Semua angkatan memiliki unit-unit usaha sendiri," kata anggota DPR RI dari Yogyakarta itu.Menurut Soetardjo, awal mula militer terjun ke dunia bisnis untuk mencari pemasukan bagi peningkatan anggaran mereka. Namun kenyataannya, tidak semua bisnis militer itu masuk ke anggaran TNI. Sebagian hasil dari bisnis-bisnis TNI itu, justru masuk ke kantong-kantong pribadi. "Jadi kalau nanti bisnis militer ditertibkan konsekuensinya pemerintah juga harus meningkatkan anggaran bagi TNI," demikian Mbah Tardjo. (nrl/)