.webp)
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendesak pemerintah melakukan langkah tegas guna memotong rantai penyebaran COVID-19. Hal ini ia tegaskan mengingat jumlah kasus yang terus meningkat berimbas pada pelayanan Rumah Sakit (RS) Rujukan di beberapa daerah tak lagi mampu menampung pasien COVID-19, khususnya di wilayah Jabodetabek.
Berdasarkan data Satgas COVID-19 pada Kamis (7/1) terjadi kenaikan kasus positif harian tertinggi hingga mencapai 9.321 kasus. Hingga kini, pandemi COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan pelandaian, bahkan total kasusnya telah mencapai 797.723 kasus dengan 23.520 di antaranya meninggal dunia.
Syarief mengatakan banyak pasien COVID-19 tidak mendapatkan kamar dan terpaksa duduk beberapa hari. Selain itu, penuhnya kapasitas RS Rujukan juga membuat beberapa kasus pasien gejala berat meninggal dunia karena terlambat penanganannya. Syarief menilai masalah ini perlu diselesaikan dari hulu masalahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masalah pelayanan RS Rujukan ini muncul ketika Pemerintah tidak mampu menekan penyebaran Pandemi COVID-19 sehingga RS Rujukan kewalahan menerima pasien. Pemerintah harus mengambil langkah tegas memutus penyebaran Pandemi COVID-19", ungkap Syarief dalam keterangannya, Jumat (8/1/2021).
Lebih lanjut, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun mendorong Pemerintah untuk memberi perhatian terhadap infrastruktur RS Rujukan di Indonesia.
"RS-RS Rujukan inilah yang menjadi pusat penanganan COVID-19 sehingga perlu didukung dengan peningkatan infrastruktur dan fasilitas seperti tempat tidur ICU, dan menjadi catatan juga bahwa terbatasnya infrastruktur RS ini menyebabkan para tenaga medis mengalami stres dan kondisi yang sangat terganggu fisik dan mentalnya," tutur Syarief.
Menurut Syarief, Pemerintah perlu memperbanyak fasilitas rumah isolasi mandiri mild moderate yang sesuai standar untuk mengatasi masalah ini.
"Fasilitas isolasi mandiri untuk pasien bergejala ringan dapat mengurangi beban RS-RS Rujukan sehingga fokus pada penanganan pasien COVID-19 dengan gejala berat," usul Syarief.
Syarief mengatakan Pemerintah perlu melakukan optimalisasi data satu pintu untuk meminimalisir penumpukan pada RS Rujukan tertentu.
"Salah satu masalah kita adalah data yang belum terintegrasi dengan baik sehingga ada RS Rujukan yang sudah penuh, namun selalu mendapat pasien rujukan sehingga menyebabkan penumpukan pasien. Akhirnya, pasien yang kasian," pungkasnya.
Politisi Senior Partai Demokrat ini mengutarakan, pandemi COVID-19 seharusnya dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk lebih tegas di awal kemunculan COVID-19.
"Pemerintah harus lebih tegas dalam melakukan pembatasan sosial dan penegakan protokoler kesehatan untuk memotong hulu masalah ini," tegas Syarief.
Terkait vaksinasi, Syarief turut mendorong pemerintah untuk segera melakukan finalisasi vaksin COVID-19.
"Pemerintah harus segera menyelesaikan uji klinis, uji kelayakan, dan uji kehalalan vaksin sehingga vaksinasi dapat segera dilakukan. Kita berharap, vaksinasi ini dapat menjadi salah satu jalan untuk menanggulangi COVID-19.", tutup Syarief.
(akn/ega)
