Alasan PTUN Menangkan Eks Komisioner KPAI soal 'Bisa Hamil di Kolam Renang'

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 08 Jan 2021 11:51 WIB
Komisioner KPAI, Sitti Hikmawatty
Foto: Sitti Hikmawatty (Dok. KPAI)
Jakarta -

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menganulir pemecatan eks Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di mana Sitti dipecat pasca heboh pernyataan 'wanita bisa hamil karena berenang bareng di kolam renang dengan lelaki lain'. Apa alasan PTUN Jakarta?

Majelis hakim yang diketuai Danan Priambada menyatakan pemecatan yang dilakukan Presiden terhadai Sitti melanggar peraturan yang ada. Yaitu:

Pasal 75 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh UU Nomor 35 Tahun 2014:

Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 Tentang KPAI:

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPAI diberhentikan oleh Presiden atas usul KPAI melalui Menteri.

Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 Tentang KPAI:

Pemberhentian tidak dengan hormat anggota KPAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan Etik KPAI, yang dibentuk oleh KPAI.

Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 Tentang KPAI:

Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPAI diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
b. melanggar kode etik KPAI

Di kasus Sitti, ia dipecat sebagai anggota KPAI disebabkan adanya dugaan pelanggaran kode etik karena pernyataan terkait kehamilan di kolam renang yang viral di media massa/sosial. Kemudian Sitti diperiksa oleh Dewan Etik yang dibentuk KPAI yang menghasilkan rekomendasi dari Dewan Etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota KPAI. Kemudian diusulkan kepada Presiden melalui Menteri yang berakibat terbitnya objek sengketa/SK pemberhentian.

"Menurut majelis hakim, tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa a quo tanpa terlebih dahulu adanya pertimbangan DPR RI telah cacat prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga terbitnya objek sengketa a quo telah beralasan hukum dinyatakan batal," papar majelis dengan anggota Bambang Soebiyantoro dan Akhdiat Sastodinata.

"Oleh karena terbitnya objek sengketa a quo cacat prosedur dan dinyatakan batal, maka terhadap keabsahan substansi terbitnya objek sengketa a quo menurut majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi," ujar majelis menegaskan.

PTUN juga mengharuskan Jokowi mencabut Keppres pemberhentian Sitti. Simak di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2