Polri Susun Aturan Tindak Lanjuti PP Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tiara Azzahra - detikNews
Rabu, 06 Jan 2021 20:04 WIB
Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan
Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken peraturan pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Polri akan menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) untuk menindaklanjuti pelaksanaan peraturan ini.

"Bahwa saat ini masih dilakukan proses pembuatan Peraturan Kepolisian (Perpol) untuk menindaklanjuti PP No. 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebagai implementasi pelaksanaan PP tersebut," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan di Bareskrim Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (6/1/2021).

Sebagai informasi, PP Nomor 76 Tahun 2020 ini bersinggungan dengan tugas Polri. Sebab, peraturan pemerintah ini memuat kebijakan pemerintah pusat dalam mengatur pembayaran SIM, STNK, hingga SKCK.

Ramadhan menuturkan, bahwa pada dalam pasal 10 dijelaskan PP ini mulai berlaku setelah 30 hari diundangkannya aturan ini pada 21 Desember 2020. Namun, menjelang aturan ini diterapkan, masih timbul kesalahpahaman di masyarakat. Salah satunya, menggratiskan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

"Jadi ada beberapa pertanyaan Kenapa cuma SKCK yang gratis dan SIM tidak. Jadi seolah-olah dari pertanyaan tersebut pendapatnya bahwa SKCK itu gratis, itu pendapatnya," ucapnya.

Padahal, lanjut Ramadhan, di dalam Pasal 7 ayat 1 PP ini disebutkan bahwa penerapan tarif nol rupiah atas jenis PNBP bisa berlaku dengan pertimbangan tertentu. Untuk itulah, Polri menggodok Perpol ini yang diharapkan mampu memberikan petunjuk jelas serta menentukan pertimbangan yang dimaksud dalam PP ini.

"Di pasal 7 bahwa dengan pertimbangan tertentu tarif atas jenis PNBP dimaksud dapat ditetapkan sampai dengan 0. Jadi dijelaskan dengan pertimbangan tertentu, artinya ada pertimbangan sehingga dia harus 0 bukan semua pelayanan itu 0. Nah, pertimbangan apa itu yang masih digodok atau dikaji dan nanti mau tanya ada di peraturan kepolisian yang sampai saat ini masih diproses," terangnya.

(dkp/dkp)