Bareskrim Belum Temukan Unsur Pidana Kasus Dugaan Penimbunan Kedelai

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Rabu, 06 Jan 2021 17:21 WIB
Penjual tempe di Pasar Kramat Jati mulai kembali berjualan usai perajin mogok kerja selama 3 hari. Laris manis, belum sampai matahari terbit pun, dagangan ludes terjual habis.
Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom
Jakarta -

Satgas Pangan Bareskrim Polri terjun ke lapangan menelusuri dugaan penimbunan kedelai yang disebut menjadi penyebab kenaikan harga di pasaran. Hingga kini, Bareskrim belum menemukan adanya unsur pidana.

"Jadi saya sampaikan bahwa Satgas Pangan belum menemukan pelanggaran terkait itu," kata Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (6/1/2021).

Sejauh ini, Bareskrim telah menelusuri tiga gudang importir kedelai di kawasan Jabodetabek. Melalui pemeriksaan ini, Polri mengidentifikasi terjadinya keterlambatan pengiriman kedelai ke Indonesia. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab harga bahan baku tahu-tempe ini melonjak di pasar.

"Berdasarkan hasil pengecekan di 3 lokasi tersebut, didapati fakta bahwa terjadinya kenaikan harga kedelai selain disebabkan harga beli dari negara asal mengalami kenaikan yaitu yang sebelumnya Rp 6.800 menjadi Rp 8.300 juga disebabkan sejak pertengahan bulan Oktober sampai Desember 2020, kapal yang langsung tujuan Indonesia sangat jarang sehingga menggunakan angkutan tujuan negara Singapore dan sering terjadi keterlambatan dikarenakan menunggu waktu dalam connecting ke Indonesia. Hal ini yang menyebabkan keterlambatan antara 2 sampai 3 minggu untuk sampai ke Indonesia," terangnya.

Polri pun menjelaskan alasan Indonesia perlu memasok kedelai dari luar negeri. Indonesia, sebut Ramadhan, setidaknya membutuhkan lebih dari 3 juta ton stok kacang kedelai demi memenuhi kebutuhan nasional. Karena stok dalam negeri tak bisa memenuhi kebutuhan pasar, impor kedelai akhirnya dilakukan.

"Jumlah tersebut digunakan untuk pemenuhan untuk industri besar, sedang, mikro kecil sebanyak 3.092.351 ton, konsumsi untuk tahu dan tempe sebanyak 13.480 ton, benih sebanyak 9.858 ton, kemungkinan hilang atau tercecer sebanyak 14.806 ton," jelasnya.

Kini, Indonesia memiliki ketersediaan kedelai sebanyak 411.975 ton. Selanjutnya, akan ada sekitar 450 ribu ton stok kedelai tambahan yang tiba dari luar negeri.

"Situasi saat ini diperkirakan stok atau ketersediaan kacang kedelai yang ada sebanyak 411.975 ton sedangkan stok yang ada di importir sebanyak 200 ribu dan 250 ribu posisi masih berada di Singapura menunggu keberangkatan," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Satgas Pangan Bareskrim Polri menelusuri dugaan penimbunan kedelai dengan mengecek sejumlah lokasi. Sejauh ini, Bareskrim telah meninjau gudang-gudang importir kedelai di wilayah Jabodetabek.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan salah satunya Satgas Pangan bergerak ke gudang penyimpanan kedelai PT Segitiga Agro Mandiri di Bekasi, Jawa Barat. Diketahui, perusahaan ini memiliki kapasitas penyimpanan hingga 7.000 ton kedelai per bulan. Kedelai ini, sebut Argo, biasa digunakan untuk pakan ternak maupun pembuatan minyak kedelai.

"Bahwa kedelai impor tersebut selain diperuntukkan guna pemenuhan industri tahu dan tempe untuk kualitas II juga dipergunakan untuk proses pakan ternak dan proses pembuatan minyak kedelai serta produk turunan lainnya," kata Argo melalui keterangan tertulis, Rabu (6/1/2021).

Tak hanya itu, perusahaan ini mendistribusikan kedelai untuk UMKM yang bergerak di industri tahu dan tempe di wilayah Jabodetabek dam Jawa Barat. Biasanya, perusahaan ini mendistribusikan 250-300 ton kedelai per hari. Namun, dalam beberapa bulan terakhir ini, perusahaan melaporkan kenaikan harga kedelai.

Hingga kini Bareskrim masih turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Polri menegaskan akan menindak tegas oknum yang terbukti melakukan penimbunan. Sejauh ini, Polri menduga penimbunan ini menyebabkan terjadinya kelangkaan dan peningkatan harga kedelai di pasar.

"Polri merespons kelangkaan kedelai di pasar, terutama importir, apabila ditemukan ada dugaan pidana, maka Satgas Pangan akan melakukan penegakan hukum," tegasnya.

(isa/isa)