.webp)
Guru besar ilmu intelijen negara Jenderal (Purn) Abdullah Mahmud (AM) Hendropriyono mensinyalir ada beberapa oknum kepala daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menjalankan loyalitas ganda. Di satu sisi mereka menginginkan kucuran dana otonomi khusus yang besar, tapi di sisi lain tak berani menghadapi gerakan-gerakan untuk memisahkan diri dari NKRI.
"Kalau begitu kan artinya mereka bermuka dua, bermain dua kaki. Seolah mendukung NKRI agar dapat dana otonomi khusus tapi juga main mata dengan para pemberontak itu," papar Hendropriyono dalam Blak-blakan yang tayang di detikcom, Rabu (6/1/2021).
Indikasi lain, dia melanjutkan, para oknum kepala daerah itu tak pernah mendapatkan gangguan dari kelompok kriminal bersenjata.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia berharap pemerintah melakukan evaluasi ketat terhadap pelaksanaan otonomi khusus selama ini. Sebab, dana otonomi khusus yang begitu besar digelontorkan ternyata banyak yang tak sampai kepada masyarakat. Pembangunan infrastruktur di sana pun selama era Presiden Jokowi lebih banyak dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.
Tonton video 'Hendropriyono: Disokong Barat, Separatisme Papua Menguat':
Selanjutnya, Hendropriyono punya ide memindahkan penduduk Papua ke Manado dan Manado ke Papua:
Untuk mengatasi isu pemisahan diri dari NKRI, penulis buku 'Filsafat Intelijen dan Operasi Sandi Yudha' itu mengusulkan agar pemekaran wilayah Irian yang sudah lama direncanakan segera dilakukan. Dalam situasi seperti sekarang ini, kata Hendropriyono, para pengambil kebijakan jangan berpikir terlalu normatif.
Bahkan dia mengaku pernah menyampaikan usulan yang ekstrem atau radikal saat di Seskoad, yakni memindahkan sekitar 2 juta penduduk Irian ke Manado. Sebaliknya, orang-orang di Manado dikirim ke Irian.
"Ini cara untuk memisahkan mereka dari ras orang-orang Papua Nugini dan kawasan Pasifik lainnya," kata mantan Dan Kodiklat itu.
