PPATK Blokir Rekening FPI, PPP: Harus Disertai Bukti Permulaan Cukup

Arsul Sani (Mochamad Zhacky Kusumo/detikcom)

Jakarta -

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir sementara transaksi dan aktivitas rekening Front Pembela Islam (FPI). Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani menilai pemblokiran rekening FPI jangan sekadar menggunakan payung hukum UU.

"Meminta agar PPATK jangan sekadar menggunakan payung UU, dalam hal ini UU Pemberantasan TPPU dan UU Pemberantasan Terorisme, dalam kasus rekening FPI. Memang UU tersebut memberikan kewenangan untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening, termasuk oleh penegak hukum," kata Arsul kepada wartawan, Rabu (6/1/2021).

Arsul menilai pemblokiran rekening itu harus disertai bukti alasan yang cukup perihal apakah rekening itu terafiliasi dengan kegiatan TPPU atau terorisme.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Penggunaan kewenangan dalam UU tersebut harus disertai dengan bukti permulaan yang cukup bahwa pemilik rekening tersebut terkait atau terafiliasi dengan kelompok atau kegiatan pendanaan yang mengarah kepada tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan terorisme," ujarnya.

Menurut elite PPP ini, pemblokiran rekening merupakan upaya paksa. Tanpa dilandasi bukti yang cukup, upaya paksa itu bisa dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang.

"Memblokir rekening itu termasuk salah satu bentuk upaya paksa. Oleh karena itu otoritas atau penegak hukum harus melakukannya berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup. Tanpa bukti permulaan yang cukup, maka tindakan seperti itu merupakan tindakan kesewenang-wenangan," ucap Arsul.

"Di Komisi III soal pemblokiran ini akan kami dalami untuk melihat apakah pemblokiran tersebut tindakan yang sewenang-wenang, berlebihan atau tidak," imbuhnya.

Berapa kisaran jumlah rekening FPI yang diblokir? Simak berita selengkapnya.

Tonton video 'Kuasa Hukum FPI Buka-bukaan soal Pembekuan Rekening oleh PPATK':

[Gambas:Video 20detik]

PPATK menghentikan sementara transaksi dan aktivitas pada 59 rekening Front Pembela Islam (FPI). Disebutkan uang dalam puluhan rekening itu berjumlah ratusan juta rupiah.

"Sampai dengan hari ini (5/1/2021), sesuai Pasal 40 ayat (3) Perpres Nomor 50 Tahun 2011, PPATK telah menerima 59 (lima puluh sembilan) berita acara penghentian transaksi dari beberapa Penyedia Jasa Keuangan atas rekening FPI, termasuk pihak terafiliasinya," kata Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK, M Natsir Kongah, dalam keterangannya, Rabu (6/1/2021).

"(Total uang ada) Ratusan juta, cuma dari semua rekening yang ada," lanjutnya.

Natsir belum merinci total saldo yang ada di 59 rekening FPI. Dia hanya mengatakan pembekuan rekening FPI ini didasari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

"Dalam melaksanakan fungsi analisis dan pemeriksaan, PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan memiliki kewenangan utama, salah satunya kewenangan untuk meminta Penyedia Jasa Keuangan (PJK) menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i UU TPPU," terang dia.

Halaman 1 2

Selanjutnya