Ulama Aceh Haramkan Hukuman Kebiri Kimia, Begini Penjelasannya

Agus Setyadi - detikNews
Selasa, 05 Jan 2021 15:57 WIB
Ilustrasi Penjahat Seksual di Kebiri
Ilustrasi suntik kebiri bagi predator seksual. (Zaki Alfarabi/detikcom)
Banda Aceh -

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah mengeluarkan fatwa terkait hukuman kebiri bagi manusia. Ulama Aceh memutuskan hukum kebiri adalah haram.

"MPU Aceh sudah ada fatwa tentang kebiri, Nomor 2 Tahun 2018 bahwa kebiri itu tidak boleh," kata Wakil MPU Aceh Teungku Faisal Ali saat dimintai konfirmasi, Selasa (5/1/2021).

Fatwa itu bertuliskan tentang 'hukum kebiri bagi pelaku prostitusi'. Pada poin pertama putusan itu disebutkan "kebiri adalah tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan hormon testosteron dalam tubuh laki-laki dan fungsi ovarium pada wanita".

Pada poin ketiganya dijelaskan "hukum kebiri bagi manusia pada dasarnya adalah haram". Fatwa itu diteken Ketua MPU Aceh Prof Muslim Ibrahim beserta tiga wakil ketua pada Jumat 19 April 2018.

Faisal menjelaskan ulama Aceh mengeluarkan fatwa tersebut setelah mendengar pemaparan dari para ahli. Dia menyebut hukuman kebiri tidak dapat dijadikan solusi, bahkan dikhawatirkan pelaku menjadi lebih berbahaya.

"Kadang-kadang dengan kebiri itu dia (pelaku) akan melakukan aksi kejahatannya dengan cara-cara yang lebih dahsyat. Karena biologis itu kan harus disalurkan, sewaktu tidak tersalurkan, apa yang terjadi," jelas Faisal.

"Sebab, kebiri kimia itu bukan mematikan nafsu, hanya melemahkan zakar atau alat kelaminnya saja, tapi kemauan yang ada dalam hati dia itu semakin dahsyat," sambungnya.

Menurut Faisal, fatwa tentang kebiri itu juga dikeluarkan untuk menanggapi hukuman kebiri yang diwacanakan pada 2018. Setelah ada wacana tersebut, MPU Aceh duduk bersama para ahli untuk membuat fatwa.

"Masih banyak solusi yang bisa ditempuh selain kebiri, misalnya penjara seumur hidup," ujarnya.

Tonton video '5 Fakta Seputar Kebiri Kimia untuk Predator Seksual':

[Gambas:Video 20detik]




Adanya hukuman kebiri kimia bagi predator seksual sebelumnya diatur Presiden Jokowi lewat peraturan pemerintah atau PP. Simak di halaman berikutnya...

Selanjutnya
Halaman
1 2