KPAI: PP Kebiri Kimia Jadi Dasar Kuat Penegak Hukum Jalankan Vonis

Farih Maulana Sidik - detikNews
Senin, 04 Jan 2021 06:34 WIB
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Logo KPAI. (Foto: Matius Alfons/detikcom)
Jakarta -

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) angkat bicara perihal Peraturan Pemerintah (PP) kebiri kimia untuk pelaku pencabulan terhadap anak atau predator seksual anak. KPAI menilai PP Nomor 70 Tahun 2020 itu akan memberi kepastian terkait implementasi teknis atas mandat UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Perlindungan Anak.

"Dengan aturan ini akan menjadi dasar yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan vonis terhadap pelaksanaan kebiri kimia, pengumuman identitas pelaku dan pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada terpidana kekerasan seksual bagi anak," ujar Komisioner KPAI Putu Elvina, kepada wartawan, Minggu (3/1/2021).

"Beberapa kasus pemberian vonis berupa tindakan kebiri kimia seperti di PN Mojokerto, bisa kita lihat bagaimana penerapannya nanti setelah terpidana selesai menjalani pidana pokoknya," imbuh Putu.

Menurut Putu, PP tersebut akan mengisi kekosongan hukum atas UU Nomor 17 Tahun 2016 terkait penerapan atau pelaksanaan kebiri kimia. "Sehingga jaksa tidak akan kebingungan lagi untuk mengeksekusi putusan pengadilan tersebut," ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menandatangani PP Kebiri untuk Predator Seksual. PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak ditandatangani Jokowi pada 7 Desember 2020.

"Bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak," demikian bunyi pertimbangan PP 70/2020 yang dikutip detikcom, Minggu (3/1).

Siapa saja yang bisa dikenakan kebiri dan pemasangan chip?

Selanjutnya
Halaman
1 2