Pemprov DKI Jakarta mewacanakan penerapan pembelajaran campuran atau blended learning di tengah pandemi Corona. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai wacana tersebut akan membahayakan murid dan berpotensi membentuk klaster.
"Pemprov jangan membuat kebijakan yang pada akhirnya menyulitkan orang tua murid," kata Gembong saat dihubungi, Sabtu (2/12/2020).
Gembong menilai pembelajaran campuran mungkin hanya dapat diberlakukan di SMA/sederajat. Menurutnya, kebijakan pembelajaran jarak jauh, terlebih melihat kondisi Corona di DKI, selama ini sudah tepat.
"Dengan masih tingginya penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta, kebijakan belum diizinkannya belajar tatap muka, sudah tepat," ucapnya.
Lebih jauh, Gembong mengingatkan soal bahaya penyebaran COVID-19. Dia mengingatkan jangan sampai terbentuk klaster anak sekolah akibat kebijakan tersebut.
"Pertama, soal bahaya penyebaran COVID-19-nya, jangan sampai terjadi klaster sekolah," ujar Gembong.
Simak selengkapnya, di halaman berikutnya.
