Ada Drone Pengintai di Selat Malaka, DPR Minta TNI Perketat Keamanan

Abu Ubaidillah - detikNews
Jumat, 01 Jan 2021 17:55 WIB
Komisi III DPR dan pemerintah, dalam hal ini Kemenkum HAM menggelar rapat kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Mereka menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP. Rapat dihadiri oleh Menkum HAM Yasonna Laoly.
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin meminta TNI AL lebih maksimal dalam mengamankan wilayah NKRI setelah ditemukannya drone pengintai yang diduga milik China. Drone berbentuk tabung itu memiliki banyak sensor dan transmitter jarak jauh di kedalaman laut Selat Malaka.

"Tentunya ini menjadi perhatian khusus dan sangat berbahaya bagi keamanan NKRI, jangan sampai ini terulang kembali. Kedaulatan wilayah Indonesia menjadi prioritas utama untuk diamankan. Mengapa drone pengintai tersebut bisa lolos dan masuk perairan Indonesia dan tidak terdeteksi dan cara ini merupakan ilegal," kata Azis dalam keterangannya, Jumat (1/1/2021).

Politisi Partai Golkar itu meminta Kemenlu menyampaikan secara tegas nota diplomatik dengan mengirim surat protes kepada China. Kemenlu juga dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Panglima TNI untuk mengambil langkah dalam menyikapi permasalahan ini. Terlebih menurutnya China kerap melakukan kegiatan provokatif di wilayah perairan Indonesia.

"Panglima TNI dapat mengerahkan seluruh kesatuannya untuk melakukan deteksi dini di wilayah NKRI pasca lolosnya drone pengintai yang diduga milik China. Jangan sampai drone itu sudah mengirimkan data dari beberapa hasil temuan di perairan Indonesia," katanya.

Sebelumnya seorang nelayan, Saeruddin menemukan sebuah benda yang merupakan drone pengintai di perairan Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan ketika hendak menangkap ikan. Saeruddin langsung memberikannya ke Polri maupun TNI AL. Jalur penemuan drone disebut merupakan jalur perairan tersibuk di Indonesia, sementara dua drone pengintai lainnya ditemukan di dekat Selat Sunda dan wilayah Lombok.

(prf/ega)