Pemerintah telah menandatangani commitment letter untuk mengamankan 100 juta dosis ketersediaan vaksin COVID-19 bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedatangan vaksin COVID-19 tahap kedua dengan jumlah 1,8 juta dosis direncanakan akan tiba Kamis (31/12) besok.
Per hari ini, pemerintah telah menambah supplai penyediaan 100 juta dosis vaksin dengan rincian, 50 juta dosis vaksin Novavax asal Amerika Serikat dan 50 juta dosis vaksin AstraZeneca asal Inggris.
"Alhamdulillah, hari ini pemerintah menyaksikan progres yang signifikan berupa penandatanganan perjanjian pembelian 50 juta dosis vaksin AstraZeneca dengan Indofarma, dan 50 juta dosis vaksin Novavax dengan Biofarma," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan tertulis, Rabu (30/12/2020).
Budi Gunadi berharap perlu adanya kerja sama pemerintah dan masyarakat untuk menyukseskan program vaksinasi COVID-19.
"Tidak mungkin kami bisa melakukan ini sendiri, kami sangat membutuhkan untuk melakukan bersama-sama. Tidak mungkin program ini sukses oleh Kemenkes sendiri. Tetapi kita harus melakukannya sebagai gerakan dari seluruh masyarakat Indonesia," tukasnya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada kesempatan yang sama menyampaikan rencananya pada Kamis, 31 Desember 2020, Indonesia akan kedatangan 1,8 juta dosis vaksin Sinovac tahap kedua yang telah diamankan sebelumnya.
"Insyaallah, besok akan tiba kembali vaksin Sinovac sebanyak 1,8 juta dosis," kata Retno.
Ia mengungkapkan Indonesia termasuk satu dari sedikit negara yang memiliki tanggung jawab kepada dunia dengan berkontribusi melalui CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) untuk pengadaan vaksin dunia. Ini menunjukkan Indonesia tidak hanya memikirkan kebutuhan mandiri, namun juga berkontribusi agar negara lain dapat memperoleh akses vaksin yang setara.
"Hal ini sesuai dengan prinsip yang selalu ditekankan Indonesia dari sejak awal pandemi yaitu akses setara bagi vaksin yang aman dengan harga terjangkau," ungkapnya.
Menurut Retno, Indonesia juga memperlancar pertukaran data saintifik yang diperlukan bagi pemberian Emergency Use Authorization (EUA) dengan masyarakat dunia. Dalam konteks ini, Kemenlu telah memfasilitasi pertemuan besar virtual antara tim Indonesia, kemudian komunikasi dengan Brasil terkait data saintifik EUA yang dilakukan di negara tersebut terus dilakukan.
"Saintifik data ini sangat penting. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa prinsip kehati-hatian bagi masyarakat adalah prioritas nomor satu," tandasnya.
(mul/mpr)
