Pemerintah Larang FPI, Munarman dkk: Itu Bertentangan dengan Konstitusi

Sachril Agustin Berutu - detikNews
Rabu, 30 Des 2020 21:07 WIB
Sejumlah aparat gabungan datangi kawasan Petamburan untuk mencabut berbagai atribut terkait FPI. Pencabutan atribut dilakukan usai pemerintah resmi melarang FPI
Ilustrasi suasana pencopotan atribut FPI. (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

Berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) kementerian di bawah Kemenko Polhukam, pemerintah melarang organisasi Front Pembela Islam (FPI) dan segala bentuk aktivitasnya. Tokoh-tokoh dari FPI, termasuk Munarman hingga Sobri Lubis, menyatakan larangan dari pemerintah itu bertentangan dengan konstitusi.

"Bahwa oleh keputusan bersama tersebut adalah melanggar konstitusi dan bertentangan dengan hukum, secara substansi keputusan bersama tersebut tidak memiliki kekuatan hukum baik dari segi legalitas maupun dari segi legitimasi," demikian keterangan pers tertulis yang disampaikan Munarman dkk, mengatasnamakan Front Persatuan Islam, Rabu (30/12/2020).

Keterangan pers tertulis disampaikan Aziz Yanuar yang sebelumnya dikenal sebagai Wakil Sekretaris Umum FPI.

"Keputusan bersama antara Mendagri, Menkumkam, Menkoinfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT adalah bentuk pelanggaran Konstitusi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan putusan Mahkamah Konstitusi 82/PPU-XI/2013. "Bahwa hak berserikat adalah hak asasi manusia yang hanya boleh dikurangi dalam keadaan darurat," kata mereka.

Lanjutnya, SKB itu dianggap tidak berdasarkan hukum. Hal ini, katanya, berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 juncto UU Nomor 16 Tahun 2017.

"Karena, Pasal 80 (UU No. 17 Tahun 2014 jo. UU No. 16 Tahun 2017) hanya mengatur Ormas berbadan hukum, dan itu pun melalui pencabutan status badan hukum," ucap dia.

Selanjutnya, Munarman dkk bicara soal peristiwa 6 anggota FPI yang ditembak mati oleh polisi:

Selanjutnya
Halaman
1 2