FPI Dibubarkan, MKGR Siap Bantu Aparat Jalankan Keputusan Pemerintah

Yudistira Imandiar - detikNews
Rabu, 30 Des 2020 20:46 WIB
Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir
Foto: istimewa
Jakarta - Pemerintah secara tegas melarang Front Pembela Islam (FPI) menjalankan seluruh kegiatan organisasi. Hal itu dikarenakan FPI tidak lagi memiliki dasar legalitas sebagai organisasi masyarakat.

Keputusan pemerintah tersebut didukung oleh organisasi masyarakat (ormas) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Ketua MKGR Adies Kadir mengapresiasi tindakan tegas dari pemerintah terkait pembubaran FPI.

"Kami mendukung dan mengapresiasi keputusan pemerintah membubarkan FPI. Ormas MKGR siap membantu penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI dan Polri dalam menjalankan keputusan pemerintah tersebut," ujar Adies dalam keterangan tertulis, Rabu (30/12/2020).

Adies menilai keputusan pemerintah yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama enam Kementerian/Lembaga ini menjadi bukti negara hadir untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

"Keputusan tegas ini juga membuat masyarakat merasa lega sekaligus merasakan kehadiran negara," ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.

Adies turut meminta masyarakat untuk mematuhi keputusan pemerintah tersebut. Ia mendorong masyarakat turut aktif melaporkan segala bentuk kegiatan ormas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta meresahkan masyarakat kepada aparat penegak hukum.

"Indonesia adalah negara hukum. Segala sesuatu ada aturan yang jelas termasuk pemasangan atribut seperti spanduk atau baliho. Kami mendukung penertiban semua bentuk atribut yang bermaksud memecah belah persatuan bangsa," tegas Adies.

Ia mengingatkan sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, setiap ormas dilarang memiliki anggaran dasar yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Untuk menjaga eksistensi ideologi Pancasila, UUD 1945 serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, maka setiap organisasi yang bertentangan dengan itu maka harus dibubarkan," sebut Adies.

Menurutnya di masa pandemi COVID-19, masyarakat membutuhkan keadaan yang tenang. Di samping itu, pemerintah juga perlu berkonsentrasi memulihkan perekonomian negara.

"Saya harap seluruh elemen masyarakat dapat konsentrasi untuk melewati masa pandemi COVID-19 ini, tanpa ada gangguan-gangguan yang meresahkan masyarakat," imbuh Adies. (mul/mpr)