Pemerintah secara resmi melarang semua kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto bersama Dandim 0501/Jakarta Pusat Kol Inf Luqman Arief berjanji akan mengawasi kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, yang menjadi lokasi markas FPI.
"Kami, saya dan Dandim, selalu akan mengawasi bahwa SKB yang telah ditandatangani akan kita berlakukan dan kita tegakkan," ujar Heru di Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020).
Heru menegaskan aktivitas FPI saat ini sudah dilarang. Karena itu, tidak boleh ada ada lagi aktivitas yang digelar FPI.
"Artinya bahwa FPI sudah dibubarkan dan tidak boleh ada aktivitas. Kami meyakinkan bahwa markas ini tidak ada aktivitas dan tidak ada kegiatan lagi," katanya.
Pelarangan ini termasuk melarang rencana jumpa pers FPI di Petamburan sore ini. Pasukan gabungan juga telah mencopoti semua spanduk FPI.
Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Larang FPI |
Seperti diketahui, pemerintah melarang semua kegiatan FPI. Pemerintah mengatakan FPI kini tidak memiliki legal standing sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas).
Keputusan itu disebut sesuai dengan putusan MK 82/PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014. Menko Polhukam Mahfud Md meminta seluruh aparat keamanan menolak setiap kegiatan dari ormas yang mengatasnamakan FPI.
"Dengan larangan dan tidak ada legal standing kepada aparat pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI tidak ada dan harus ditolak," ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantornya hari ini.
