.webp)
Pemerintah telah melarang FPI di Tanah Air. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mendukung pembubaran setiap kelompok yang menyimpang dari ideologi Islam.
"PPP sebagai partai yang berasaskan Islam tentu saja mendukung setiap upaya kelompok atau aliran yang menyimpang dari ideologi Islam dari ajaran Nabi Muhammad SAW yang rahmatan lil'alamin untuk dibubarkan," kata Tamliha kepada wartawan, Rabu (30/12/2020).
Baca juga: Suasana Markas FPI Usai Dilarang Pemerintah |
Menurut Tamliha, aliran agama Islam yang tidak sesuai sunah Rasulullah dapat membuat dampak negatif, baik itu dampak dalam aspek keamanan maupun ketertiban umum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Aliran yang tidak sesuai dengan sunah Rasulullah pasti akan berdampak negatif bagi keamanan dan ketertiban umum," imbuhnya.
Lebih lanjut, Tamliha menyatakan partainya mendukung keputusan pemerintah yang melarang ormas FPI. Ia berharap masyarakat Islam berhenti mendukung organisasi yang bertentangan dengan ideologi pancasila.
"Sebagai partai koalisi pemerintah dan arahan dari Ketua Umum PPP, kita mendukung keputusan bersama tiga menteri yang membubarkan FPI," ujarnya.
"Pembubaran ini sebaiknya diambil hikmahnya bagi ormas Islam agar menghindari dukung-mendukung organisasi internasional terorisme, seperti ISIS, yang terang benderang bertentangan dengan ideologi Pancasila," ucapnya.
Pemerintah menyebut FPI sebagai organisasi kerap melakukan tindak kekerasan yang bertentangan dengan hukum. "Bahwa FPI sejak 21 Juni tahun 2019 telah bubar sebagai ormas tetapi sebagai organisasi FPI tetap lakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan yang bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping sepihak, provokasi," kata Menteri Polhukam Mahfud Md dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (30/12).
Pemerintah juga resmi melarang semua kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Pemerintah mengatakan FPI kini tidak memiliki legal standing sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas).
"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," ujarnya.
Keputusan itu berdasarkan putusan MK 82/PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014. Untuk itu, Mahfud meminta seluruh aparat keamanan menolak setiap kegiatan dari ormas yang mengatasnamakan FPI.
