.webp)
Tahun 2020 menjadi tahun yang sulit di mana roda perekonomian bangsa dan pembangunan bergejolak karena terdampak pandemi COVID-19. Meski begitu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly bersyukur karena Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) bisa tetap produktif melayani masyarakat.
"Kementerian Hukum dan HAM mampu terus bekerja dan berkinerja memberikan pelayanan terbaik kepada publik, bangsa dan negara melalui jalinan kolaborasi, sinergi, gotong royong, dan tetap produktif," ujar Yasonna dalam keterangan tertulis, Rabu (30/12/2020).
Bahkan menurutnya, lewat berbagai inovasi yang dihasilkan, Kemenkum HAM mampu mencapai deretan keberhasilan sepanjang tahun 2020, salah satunya memberikan sumbangsih yang cukup signifikan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pengelolaan anggaran, Kemenkum HAM meraih predikat terbaik dari Kementerian Keuangan. Kementerian ini juga kembali memperoleh opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2019, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Kementerian Hukum dan HAM kembali memperoleh predikat WTP dari BPK dan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan dalam pengelolaan anggaran. Sehingga kita mendapatkan insentif yang akhirnya digunakan untuk mengkontribusi negara dalam pemberantasan dan pencegahan COVID-19," paparnya.
Tidak hanya itu, sumbangsih lain dari Kemenkum HAM bagi PNBP adalah inovasi pendaftaran online loket virtual (LOKVIT) yang merupakan layanan publik untuk pendaftaran kekayaan intelektual. Adanya inovasi layanan LOKVIT ini bertujuan agar masyarakat terdorong untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual dan mendaftarkan merek untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
"Di bidang Kekayaan Intelektual, dilaksanakan inovasi pendaftaran online LOKVIT (Loket Virtual), sampai akhirnya mampu meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara signifikan," terangnya.
Sementara itu untuk mempermudah layanan pendaftaran badan hukum, Yasonna mengatakan jika Kemenkum HAM telah melakukan digitalisasi layanan melalui pengembangan dan peningkatan layanan jasa online.
"Kita telah memperoleh pengakuan dari Museum Rekor Indonesia sebagai penyelenggara layanan publik tercepat secara daring," tuturnya.
Dalam refleksi akhir tahun Kemenkum HAM yang dilaksanakan di kawasan Kuningan, Jakarta (29/12), ia menegaskan bahwa tahun 2020 boleh berakhir, tetapi perjuangan dan kerja keras belum berakhir. Justru, menurutnya tahun 2021 menjadi episode di mana integritas, kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas harus tetap berlanjut.
"Jaga integritas, terus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas untuk menyelesaikan seluruh persoalan kinerja secara tuntas dan berkualitas. Semoga dengan berakhirnya 2020, berakhir pula pandemi COVID-19 di dunia ini. Dengan harapan baru, dengan kekuatan doa, dengan komitmen saling sinergi dan kolaborasi, mari bersama kita bergandeng tangan memasuki gerbang tahun 2021 dengan antusias, dengan pikiran jernih dan hati yang bersih," tutupnya.
(ega/ega)
