.webp)
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan pihaknya terus melakukan pemutakhiran data untuk penyaluran bantuan sosial (bansos). Perbaikan ini dilakukan agar penerima bansos tepat sasaran.
"Secara bertahap kita terus lakukan perbaikan datanya sampai dengan tahapan-tahapan dari akhir kota. Terus kontrol agar data yang terkait dengan penerima bantuan itu kita menjadi match dengan data yang ada di dukcapil, terutama data kependudukan. Itu kita terus lakukan karena memang kita harus menyalurkan bansos ini di awal-awal ini harus cepat. Tapi kita juga terus memperbaiki dari sisi ketepatan sasaran dan juga dari fisik akuntanbilitasnya," ujar Sekjen Kemensos Hartono Laras dalam live YouTube bertajuk 'Implementasi Pemenuhan Jaminan Sosial yang Adil dan Merata', Selasa (29/12/2020).
Baca juga: Risma Bakal Bikin Sistem Bansos Antipotongan |
Meski demikian, Hartono juga mengharapkan keaktifan dari pemerintah daerah dalam upaya perbaikan data. Pada 2021 nanti, pemutakhiran data akan dilakukan secara nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga validitas data atau pemutakhiran data yang aktif itu akan sangat tergantung keaktifan dari daerah untuk lakukan pemutakhiran data ini. Dan itu kita bisa melihat dari daerah untuk terus melakukan langkah-langkah berkaitan dengan perbaikan datanya," kata Hartono.
"Kebetulan nanti tahun 2021 akan kita lakukan pemutakhiran data secara nasional," jelas dia.
Hartono menuturkan pandemi Corona saat ini menjadi momen bagi Kemensos melakukan pemutakhiran data. Dia menyebut 514 Kabupaten di Indonesia saat ini sudah meningkatkan keaktifan memperbaiki data.
"Kita bisa melihat dari daerah untuk terus melakukan langkah-langkah berkaitan dengan perbaikan datanya. Alhamdulillah nanti kita akan masukkan data-data penerima bansos yang di luar dari DTKS," ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) segera memperbarui mekanisme laporan bantuan sosial. Risma mengatakan nantinya laporan bantuan akan lebih detail dan melibatkan masukan dari masyarakat.
Lewat mekanisme tersebut, Risma menyatakan laporan bantuan sosial akan lebih mudah. Selain itu, Risma berharap tak ada lagi penyelewengan bantuan sosial.
"Kemudian untuk sembako nanti akan kita adakan tadi sama saja kami sampaikan ada mungkin sekitar karena Januari harus segera maka pada bulan Februari ada mekanisme yang akan kita perbarui, yang lebih mudah namun kita lebih detail untuk melakukannya karena ada feedback. Jadi bukan hanya kami memberikan bantuan tapi ada pelaporan juga untuk penerima bantuan," kata Risma.
"Sehingga kami harapkan tidak ada lagi yang berusaha memotong karena laporan-laporan itu akan masuk di kami di dalam proses setiap penerimaan bantuan kepada para penerima bantuan. Jadi akan ada mekanisme laporan yang lebih detail sehingga kita berharap sekali lagi tidak ada pemotongan atau penyelewengan bantuan itu," tutur Risma.
(idn/idn)
