DPR Diminta Beri Keputusan Politik Kasus VLCC Pertamina

Jakarta - Pansus Hak Angket DPR didesak memberi keputusan politik atas penjualan tanker oleh Pertamina. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pun telah memenuhi undangan rapat dengar pendapat umum dengan Pansus Hak Angket DPR-RI mengenai kasus penjualan tanker Pertamina.Wakil Ketua KPPU Pande Radja Silalahi, meminta Pansus DPR mengeluarkan keputusan politik karena Pertamina secara jelas melakukan penyimpangan dalam penjualan dua tanker very large crude carrier (VLCC)."Pansus jangan cuma memberi rekomendasi teknis tapi juga keputusan politis," ujarnya di Gedung DPR/MPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (2/2/2006).Pande mengungkapkan dokumen yang ditemukan KPPU menerangkan, Pertamina menjual 2 tanker VLCC dengan total US$ 184 juta, pada 11 Juni 2004 kepada perusahaan Frontline. Penjualan ini ternyata mendahului persetujuan Menteri Keuangan dan Menneg BUMN padahal penjualan aset Pertamina setidaknya harus ada persetujuan Menteri Keuangan. "Inventarisasi aset Pertamina belum selesai jadi penjualan atau penghapusan aset harus ada persetujuan Menteri Keuangan," ujarnya.KPPU yakin ada dugaan kuat penyelewengan yang dilakukan di tingkat direksi Pertamina dan menyerahkan bukti notulensi rapat direksi pada 6 April 2003, tentang rencana penjulan tanker yang ternyata dibuat dalam 3 versi."Kasasi kami sudah dimenangkan MA, artinya Pertamina terbukti melakukan penyelewengan tapi tidak ada goodwill dari Pertamina untuk menjalankan keputusan MA," keluh PandeKetua Pansus Hak Angket Tanker Pertamina Simone Patrice Morin kepada detikcom mengatakan langkah politik yang akan diambil Pansus dapat berupa rekomendasi penegakkan hukum melalui investigasi oleh BPK dan KPK. "Kepada DPR ini menjadi entry poin untuk menangani masalah Pertamina dan rekomendasi penegakan hukum kita akan minta KPK dan BPK melakukan investigasi," ujarnya. (mar/)