.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajarannya supaya pemberian bantuan sosial atau bansos tidak ada potongan dalam bentuk apa pun, seperti kejadian di Jabodetabek. Jokowi meminta bansos dikirimkan langsung ke rekening penerima manfaat.
"Ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apa pun seperti kejadian di bansos Jabodetabek. Betul-betul kirim ke akun, rekening penerima manfaat. Jadi, proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system saya kira itu yang kita inginkan," kata Jokowi dalam rapat terbatas persiapan penyaluran bantuan sosial 2021 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (29/12/2020).
Dalam APBN 2021, anggaran sebesar Rp 110 triliun telah disiapkan oleh pemerintah untuk melanjutkan program perlindungan sosial. Dari sejumlah anggaran tersebut, Presiden memerinci, sebanyak Rp 45,1 triliun disiapkan untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing Rp 200 ribu per bulan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian untuk Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah menyiapkan Rp 28,7 triliun untuk 10 juta KPM selama 4 triwulan. Selanjutnya, untuk bansos tunai, pemerintah menyiapkan Rp 12 triliun bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp 300 ribu selama 4 bulan.
"Kemudian program kartu prakerja Rp10 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp 14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama 6 bulan ini Rp 3,78 triliun," kata Jokowi.
Jokowi menekankan agar bansos tersebut segera disalurkan pada Januari. Dengan demikian, bansos diharapkan akan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.
"Saya sudah sampaikan ini pada Pak Menko tapi ini ada Bu Mensos, Januari awal harus tersalurkan karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi," katanya.
Jokowi juga menginstruksikan agar bansos yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako, terutama di Jabodetabek, selanjutnya diberikan dalam bentuk tunai melalui pos atau bank.
"Jadi jangan sampai mundur. Bulan Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan," jelasnya.
Berikutnya, Jokowi meminta jajarannya memastikan bahwa bansos disalurkan dengan tepat sasaran. Jika diperlukan perbaikan data, pemerintah daerah harus dilibatkan.
Baca juga: Risma Bakal Bikin Sistem Bansos Antipotongan |
"Libatkan daerah dalam melakukan perbaikan-perbaikan data," imbuhnya.
Dalam konferensi pers setelah rapat terbatas, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa pemberian bantuan akan dimulai secara serempak pada awal Januari 2021.
"Kita harapkan keluarga penerima manfaat pada awal Januari (2021) dapat menerima, baik dari PT Pos maupun bank-bank Himbara dan saya minta seluruh bank Himbara kalau dana sudah masuk rekening harus diminta segera diambil. Tidak boleh ditahan karena ini untuk memperkuat mempercepat daya beli konsumsi rumah tangga untuk mencegah dampak COVID-19 dan mempercepat pemulihan ekonomi," kata Muhadjir.
Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan untuk bantuan sembako akan ada mekanisme yang diperbarui sehingga pemerintah tidak hanya memberikan bantuan, tapi juga ada pelaporan untuk penerima bantuan.
"Sehingga kami harapkan tidak ada lagi yang berusaha memotong karena laporan-laporan itu akan masuk di kami, di dalam proses setiap penerimaan bantuan kepada para penerima bantuan. Jadi akan ada mekanisme laporan yang lebih detail sehingga kita berharap sekali lagi tidak ada pemotongan atau penyelewengan bantuan itu," ucap Risma.
